Menu

Mode Gelap
DPD RI Sampaikan Respons atas Situasi Keamanan Papua, Dorong Penyelesaian Menyeluruh Natalius Pigai Soroti Insiden Berdarah di Papua Tengah, Minta Penyelidikan Menyeluruh Menteri HAM Tolak Pelaporan Jusuf Kalla, Dorong Penyelesaian Lewat Dialog Senator Papua Tengah Wilhelmus Pigai Soroti Temuan BPS: Penyaluran Bansos Harus Ketat Sesuai Kriteria Breaking News : Ruang Terpadu RSUD Paniai Terbakar Hangus DPD RI Dorong Percepatan RUU Bahasa Daerah, Ratusan Bahasa Terancam Punah

Headline

Pimpinan West Papua Army Tegaskan Surat Permintaan Dana Rp700 Juta Hoaks

Etty Welerbadge-check


					Pimpinan West Papua Army Tegaskan Surat Permintaan Dana Rp700 Juta Hoaks Perbesar

PANIAI — Pimpinan West Papua Army menegaskan bahwa surat yang beredar luas dan dikaitkan dengan permintaan dana pengamanan Rp700 juta kepada perusahaan di Papua Tengah merupakan hoaks dan bukan produk resmi organisasi.

Panglima Tertinggi West Papua Army, Demianus Magai Yogi, menyatakan surat tersebut tidak pernah dikeluarkan melalui jalur komando resmi. Ia menegaskan, logo yang tercantum dalam surat berbeda dengan logo resmi West Papua Army yang telah mengalami revisi kedua dan saat ini digunakan dalam struktur kepemimpinan organisasi.

“Logo pada surat yang beredar adalah logo lama dan tidak sesuai dengan identitas resmi organisasi. Itu bukan surat resmi West Papua Army,” tegas Demianus dalam keterangan Pers Minggu, (22/2/2026)

Ia juga menilai surat tersebut diduga direkayasa oleh oknum atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan pribadi dengan memanfaatkan situasi keamanan yang berkembang. Menurutnya, isu yang dikaitkan dengan permintaan dana pengamanan kepada PT Mosairo tidak memiliki dasar komando maupun legitimasi organisasi.

Terkait situasi di Kampung Mosairo, Nabire, Demianus memastikan peristiwa tersebut tidak berada dalam kendali atau operasi West Papua Army. Ia menduga ada pihak tertentu yang sengaja menggiring opini publik dengan mengaitkan situasi lapangan dengan surat yang beredar.

Panglima Tertinggi mengimbau masyarakat serta pimpinan perusahaan di Papua Tengah agar tidak mudah percaya terhadap informasi atau surat yang tidak melalui jalur resmi organisasi. Ia menekankan pentingnya verifikasi sebelum mempercayai atau menindaklanjuti informasi yang beredar di ruang publik.

Demianus juga mengungkapkan bahwa pola penyebaran isu serupa pernah terjadi sebelum 2020 dan kembali muncul pada 2024. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya membangun opini negatif sekaligus mengalihkan perhatian publik dengan memanfaatkan situasi keamanan di wilayah Papua Tengah.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat agar publik memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pokja PAUD Kabupaten Paniai Gelar Pembekalan TIM dan Fokus Materi Meningkatkan Kapasitas

22 April 2026 - 14:25 WIB

IMG 20260422 WA0051

Silwanus Sumule: Propemperda 2026 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Papua Tengah 

22 April 2026 - 14:11 WIB

IMG 20260422 WA0043

Seleksi Administrasi Calon Pimpinan BAZNAS Papua Tuntas Diverifikasi

22 April 2026 - 11:37 WIB

IMG 20260422 WA0010

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

22 April 2026 - 11:30 WIB

IMG 20260421 WA0039

Pemkab Mimika Evaluasi Layanan Publik, Wabup Tekankan Kepercayaan Masyarakat

22 April 2026 - 11:26 WIB

IMG 20260422 WA0030
Trending di Headline