Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama pimpinan dan anggota DPD RI kembali menggelar forum konsultasi strategis guna memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, menekankan pentingnya koordinasi yang intensif agar kebijakan nasional benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan ini, Menko Polkam menyampaikan bahwa struktur kelembagaan Kemenko Polkam tidak berada di daerah, sehingga peran DPD RI dinilai sangat strategis sebagai jembatan informasi antara pusat dan wilayah. Forum seperti ini dianggap krusial untuk memastikan komunikasi yang lancar dan penyampaian aspirasi masyarakat dari daerah dapat terakomodasi dengan baik.
Menko Polkam juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, terutama maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan disinformasi di masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi salah satu kunci agar informasi resmi pemerintah sampai ke publik secara akurat dan terpercaya.
DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyampaikan sejumlah isu strategis yang telah mereka terima dari daerah, di antaranya:
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah,
Stabilitas politik dan keamanan di tingkat daerah, Konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam,Keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
Kegiatan ini dinilai sebagai langkah penting memperkuat integrasi kebijakan nasional dengan kebutuhan dan kondisi daerah, agar pembangunan dan program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama pimpinan dan anggota DPD RI kembali menggelar forum konsultasi strategis guna memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, menekankan pentingnya koordinasi yang intensif agar kebijakan nasional benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan ini, Menko Polkam menyampaikan bahwa struktur kelembagaan Kemenko Polkam tidak berada di daerah, sehingga peran DPD RI dinilai sangat strategis sebagai jembatan informasi antara pusat dan wilayah. Forum seperti ini dianggap krusial untuk memastikan komunikasi yang lancar dan penyampaian aspirasi masyarakat dari daerah dapat terakomodasi dengan baik.
Menko Polkam juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, terutama maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan disinformasi di masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi salah satu kunci agar informasi resmi pemerintah sampai ke publik secara akurat dan terpercaya.
DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyampaikan sejumlah isu strategis yang telah mereka terima dari daerah, di antaranya:
-
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah,
Stabilitas politik dan keamanan di tingkat daerah. - Konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
- Keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
Kegiatan ini dinilai sebagai langkah penting memperkuat integrasi kebijakan nasional dengan kebutuhan dan kondisi daerah, agar pembangunan dan program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
