NABIRE – Peningkatan angka kriminalitas dan gangguan keamanan sepanjang tahun 2025 menjadi sorotan utama dalam Gelar Operasional 2026 dan Analisis dan Evaluasi (Anev) Kamtibmas Triwulan IV Tahun 2025 yang digelar di Aula Polres Nabire, Senin (26/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Tengah, Kombes Pol. Muhajir, membacakan sambutan Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah yang menegaskan bahwa situasi keamanan memang masih dapat dikendalikan, namun menunjukkan tren peningkatan kejahatan yang tidak dapat diabaikan.
Berdasarkan data Anev, Crime Total (CT) pada Triwulan IV Tahun 2025 mengalami kenaikan 26 kasus atau 3,67 persen, dari 709 menjadi 735 kasus. Meski demikian, Crime Clearance (CC) meningkat signifikan sebesar 32,08 persen, dari 36 menjadi 53 kasus. Namun, tingkat penyelesaian perkara secara keseluruhan masih berada pada angka 6,73 persen, yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
“Keberhasilan Polri tidak diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat melalui rasa aman, pelayanan yang humanis, dan penegakan hukum yang adil,” tegas Wakapolda.
Kejahatan Konvensional dan Lalu Lintas Dominasi Kasus
Jenis kejahatan yang mendominasi masih didominasi kejahatan konvensional, dengan peningkatan 4,98 persen, terutama pencurian kendaraan bermotor (161 kasus), kecelakaan lalu lintas (135 kasus), penganiayaan (85 kasus), serta pencurian biasa dan pengeroyokan.
Wilayah dengan tingkat kriminalitas tertinggi tercatat berada di Polres Mimika (369 kasus) dan Polres Nabire (306 kasus). Kondisi ini menegaskan bahwa pusat-pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat masih menjadi titik rawan gangguan kamtibmas.
Pada sektor lalu lintas, angka kecelakaan juga mengalami peningkatan. Sepanjang Triwulan IV 2025 tercatat 135 kejadian kecelakaan, dengan 20 korban meninggal dunia dan kerugian materiil mencapai Rp498,4 juta. Data ini memperlihatkan bahwa persoalan keselamatan berlalu lintas masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan pendekatan edukatif dan penegakan hukum yang lebih konsisten.
Gangguan KKB dan Tantangan Keamanan
Selain kriminalitas umum, gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih menjadi tantangan besar. Sepanjang tahun 2025 tercatat 74 kejadian, yang mengakibatkan 49 orang meninggal dunia dan 42 orang luka-luka, terdiri dari unsur TNI, Polri, masyarakat sipil, dan kelompok KKB itu sendiri.
Polri menegaskan bahwa penanganan gangguan keamanan dilakukan melalui penegakan hukum yang terukur dan humanis, disertai pendekatan komunikasi serta kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Akui Tantangan, Dorong Langkah Strategis 2026
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, mengapresiasi dedikasi dan loyalitas jajaran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan sejak berdirinya Provinsi Papua Tengah.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi juga mengingatkan bahwa tren peningkatan kejahatan dari tahun ke tahun harus dijawab dengan langkah strategis yang lebih konkret.
“Melalui Gelar Operasional Tahun 2026 ini, kita berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, mengingat intensitas kejahatan yang cenderung meningkat,” ujar Tumiran.
Menurutnya, paparan data yang disampaikan Kapolda menjadi alarm dini bahwa tantangan kamtibmas ke depan tidak bisa dihadapi dengan pola lama, melainkan membutuhkan perencanaan matang, sinergi lintas sektor, dan kehadiran aparat yang lebih kuat di tengah masyarakat.
Tantangan 2026: Dari Evaluasi ke Aksi Nyata
Baik Polri maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah sepakat bahwa Gelar Operasional 2026 harus menjadi titik balik, bukan sekadar agenda evaluasi rutin. Penekanan pada penguatan deteksi dini, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, patroli dialogis, serta sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama dinilai krusial.
Dengan dinamika keamanan yang kompleks, tantangan tahun 2026 menuntut kerja yang lebih presisi, kolaboratif, dan berpihak pada rasa aman masyarakat. Data yang dipaparkan hari ini menjadi ujian apakah strategi yang dirumuskan benar-benar mampu menjawab persoalan kamtibmas di Papua Tengah ke depan. (MB)
