Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional Wilhelmus Pigai Dorong Penguatan Hak Politik Orang Asli Papua melalui Kajian Regulasi Gubernur Meki Nawipa Tinjau Tambang Bawah Tanah Freeport, Pelajari Teknologi dan Operasional Pertambangan Empat Pejabat Tinggi Negara Turun ke Nabire, Tertibkan Tambang Emas Ilegal Natalius Pigai: Keberhasilan Pembangunan HAM Harus Dirasakan Langsung oleh Rakyat

Headline

RTRW Jadi Peta Jalan Pembangunan Nabire 20 Tahun ke Depan 

Etty Welerbadge-check


					RTRW Jadi Peta Jalan Pembangunan Nabire 20 Tahun ke Depan  Perbesar

NABIRE — Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyelenggarakan Konsultasi Publik I Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nabire Tahun 2025, yang berlangsung di Aula DPUPR Nabire pada Jumat (26/9/2025).

Sambutan resmi Bupati Nabire, Mesak Magai, dibacakan oleh Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan langkah awal yang krusial dan strategis untuk menata masa depan pembangunan Kabupaten Nabire. RTRW menurutnya, bukan sekadar dokumen, melainkan peta jalan pembangunan Nabire selama 20 tahun ke depan yang menjadi panduan untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang, berkelanjutan, dan berkeadilan.

“Konsultasi publik ini adalah wadah kita bersama untuk mendiskusikan hasil kajian awal, analisis potensi, serta identifikasi permasalahan yang telah disusun oleh tim. Dengan begitu, RTRW yang kita hasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan, potensi, dan kearifan lokal Kabupaten Nabire,” ujar Wakil Bupati.

Ia menegaskan, revisi RTRW sangat penting agar selaras dengan perkembangan zaman sekaligus menjawab dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah beberapa kali diperbaharui, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Urgensi revisi RTRW Kabupaten Nabire, lanjutnya, didasari oleh berbagai faktor, seperti pesatnya perkembangan ekonomi dan demografi, perubahan iklim yang menuntut adaptasi, perkembangan teknologi yang membuka peluang baru, serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

“Kita tidak bisa membangun Nabire tanpa melibatkan suara masyarakat. Karena itu, konsultasi publik ini menjadi ruang bagi kita untuk bertukar pikiran, menyampaikan usulan, dan memberikan masukan konstruktif,” tegasnya.

Acara ini dihadiri oleh pimpinan OPD Kabupaten Nabire, anggota DPRK Nabire Komisi II, unsur Forkopimda, perwakilan OPD Provinsi Papua Tengah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi sipil, serta pelaku usaha.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik I Revisi RTRW Kabupaten Nabire Tahun 2025, seraya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam merumuskan visi tata ruang yang lebih baik. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

PUPR Mimika Kejar Penyelesaian Pembangunan Jalan Hasanuddin 

6 November 2026 - 13:24 WIB

IMG 20261106 WA0044

Dishub Mimika Evaluasi Traffic Light, Perempatan Pin Seluler Jadi Prioritas

6 November 2026 - 13:15 WIB

IMG 20261106 WA0043

Ratusan Pelajar SMA YPPGI Wissel Meren Enarotali Ikut Edukasi dari KPA Paniai 

6 November 2026 - 13:06 WIB

IMG 20261106 WA0042

Dua Hari Pelatihan, Petani Puncak Jaya Belajar Kembangkan Kopi Berkualitas

6 November 2026 - 12:56 WIB

IMG 20261106 WA0036

Deinas Geley Pimpin PSSI Papua Tengah, Targetkan Pembinaan Pemain Muda hingga Tingkat Nasional

6 November 2026 - 12:46 WIB

IMG 20261106 214339
Trending di Headline