NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana resmi membuka Workshop Integrasi Layanan Primer (ILP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada 20–30 Agustus 2025 di Auditorium RRI Nabire, dengan melibatkan 45 peserta dari jajaran aparatur kesehatan provinsi.
Acara dibuka dengan laporan Ketua Panitia yang menegaskan bahwa workshop ILP merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Kesehatan, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 107/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer. Program ini disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah yang digagas Gubernur Papua Tengah, Mekinawipa, dan Wakil Gubernur, Deinas Geley.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan di Papua Tengah, khususnya di wilayah pesisir hingga pegunungan. Saat ini dari 150 puskesmas, belum ada yang melaksanakan integrasi layanan primer secara optimal,” jelas panitia dalam laporannya.
Dalam sambutannya, perwakilan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar, Muh. Iskandar Hafid, menyampaikan bahwa Papua Tengah merupakan salah satu mitra strategis dalam pengembangan kapasitas tenaga kesehatan di kawasan timur Indonesia.
“Filosofi ILP adalah menjaga orang sehat tetap sehat. Prinsip preventif dan deteksi dini menjadi kunci agar masyarakat tidak jatuh sakit. Kami berharap workshop ini melahirkan tenaga kesehatan yang siap menjadi pelatih dan pembimbing di tingkat kabupaten hingga puskesmas,” ujar Iskandar.
Arahan Kadinkes Papua Tengah
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah, dr. Agus M.Kes, CH. Med, CHt, dalam sambutannya menegaskan pentingnya workshop ILP sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan di Papua Tengah.
“Workshop ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan langkah strategis untuk membangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi. Kita harus menata ulang layanan primer berbasis keluarga dan komunitas, serta memastikan puskesmas menjadi pusat pembinaan kader posyandu sebagai ujung tombak di masyarakat,” ungkap Agus.
Ia menambahkan bahwa ILP telah diinisiasi di beberapa kabupaten, seperti Nabire, Mimika, dan Paniai, meskipun belum optimal. “Kita sedang membangun tim pelatih provinsi yang kompeten, agar mampu membina kabupaten dan mendampingi puskesmas dalam implementasi ILP,” lanjutnya.
Visi Papua Tengah Sehat dan Berdaya
Kadinkes juga menegaskan bahwa ILP sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Transformasi layanan primer menekankan pada upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif yang menjangkau hingga tingkat kampung.
“ILP bukan hanya integrasi program, tapi juga integrasi antar manusia dan institusi. Pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh pemuda, PKK, dunia usaha, hingga media harus bersinergi. Inilah semangat pentahelix dalam membangun Papua Tengah yang sehat dan berdaya,” tegasnya.
Workshop ILP 2025 akan berlangsung selama sepuluh hari dengan metode presentasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan penyusunan rencana kerja tindak lanjut. Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Papua Tengah.
Sebagai penutup acara pembukaan, Kadinkes Papua Tengah secara resmi menyatakan workshop ILP dibuka, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Tanah Papua” oleh seluruh peserta. (MB)
