Menu ✖

Mode Gelap
Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional Wilhelmus Pigai Dorong Penguatan Hak Politik Orang Asli Papua melalui Kajian Regulasi Gubernur Meki Nawipa Tinjau Tambang Bawah Tanah Freeport, Pelajari Teknologi dan Operasional Pertambangan

Headline

Pimpinan DPRD Dogiyai Periode 2025–2029 Resmi Dilantik, Wakil Ketua I: Kami Siap Jalankan Fungsi Pengawasan

Etty Welerbadge-check


					Pimpinan DPRD Dogiyai Periode 2025–2029 Resmi Dilantik, Wakil Ketua I: Kami Siap Jalankan Fungsi Pengawasan Perbesar

NABIRE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan sumpah dan janji jabatan pimpinan DPRD periode 2025–2029 di Aula Maranatha Malompo, Nabire. Salah satu pimpinan yang dilantik adalah Pitalis Kegiye dari Partai Garuda sebagai Wakil Ketua I, pada Senin, (4/8/2025)

Kegiatan ini dihadiri oleh bupati dogiyai, kapolres dogiyai, forkopimda kabupaten dogiyai, tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan dan tamu undangan.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Pitalis menjelaskan bahwa proses pelantikan seharusnya telah dilakukan sejak bulan ketiga setelah pemilu, namun tertunda akibat persoalan internal salah satu partai politik.

“Sebenarnya pelantikan ini bisa dilakukan sejak bulan ketiga, hanya karena ada persoalan internal di Partai PSI, maka tertunda hingga hari ini,” jelasnya.

Dengan telah dilantiknya pimpinan definitif, DPRD Dogiyai kini siap menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh, terutama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Kami akan mulai mengaktifkan tiga fungsi utama DPRD, terutama fungsi pengawasan. Selama ini belum berjalan maksimal karena ketiadaan pimpinan definitif. Tapi sekarang, kami akan kawal program-program pemerintah secara serius,” tegas Pitalis.

Ia juga menanggapi kesan masyarakat bahwa DPRD Dogiyai seolah tidak aktif merespons berbagai persoalan di daerah. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena keterbatasan legalitas tanpa pimpinan definitif.

“Kami tidak bisa mengeluarkan surat menyurat atau menyikapi masalah karena belum ada SK pimpinan definitif. Tapi sekarang, kami sudah bisa melaksanakan fungsi secara utuh,” ungkapnya.

Terkait kondisi internal DPRD, Pitalis berharap seluruh anggota dapat bersatu dan meninggalkan praktik kubu-kubuan.

“Saya harap semua anggota tidak terpecah belah. Kita dilantik bersama, jadi harus bekerja bersama. Sinergi antara anggota dan pimpinan itu penting untuk membangun Dogiyai,” pesannya.

Dalam struktur kepemimpinan yang dilantik, Pitalis menjabat sebagai Wakil Ketua I. Pabianus Tigi dari Partai KKN menjabat sebagai Wakil Ketua II, dan Agustinus Pigai sebagai Wakil Ketua III yang diangkat dari kursi Otonomi Khusus. Sementara itu, posisi Ketua DPRD masih menunggu penyelesaian internal dari partai pengusung.

Mengenai pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, seperti Program Makanan Bergizi dari Presiden Prabowo, Pitalis menyatakan bahwa implementasi di Dogiyai masih belum berjalan maksimal.

“Program makanan bergizi itu belum berjalan di Dogiyai. Mungkin karena efisiensi anggaran atau koordinasi yang belum maksimal. Tapi kami siap mengawalnya.”

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah menginstruksikan agar bahan pangan dalam program tersebut diambil dari sumber pangan lokal seperti ubi dan kol, sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi rakyat.

“Kalau pemerintah mau jalankan program ini, harus pakai pangan lokal. Itu sudah jadi arahan Bupati, dan DPRD akan ikut mengawasi agar pelaksanaannya sesuai.”

Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini, sosialisasi program belum menjangkau masyarakat luas, terutama di wilayah-wilayah pelosok.

“Sosialisasinya baru terasa di wilayah kota. Desa-desa dan kampung pelosok belum dapat informasi utuh. Mungkin karena transportasi dan logistik,” jelasnya.

Pitalis menegaskan pentingnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif, agar setiap kebijakan pemerintah bisa berjalan maksimal di tengah masyarakat.

“Komunikasi antara DPRD dan pemerintah selama ini kurang maksimal. Tapi ke depan, kami akan bangun koordinasi yang lebih baik agar semua program bisa berjalan sesuai harapan rakyat Dogiyai”. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPR Papua Tengah Bahas Pencabutan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, Siapkan Regulasi Baru tentang OAP

10 November 2026 - 14:18 WIB

IMG 20261110 WA0187

Lantik Pengurus BEM USWIM 2026–2027, Rektor Tekankan Tiga Fungsi Perguruan Tinggi

10 November 2026 - 14:13 WIB

IMG 20261110 WA0183

Akademi Komunitas Papua Tengah Segera Hadir, Tiga Program Studi Disiapkan Untuk Cetak SDM Terampil di Papua Tengah

10 November 2026 - 14:04 WIB

IMG 20261110 WA0170

Lomba Panahan Bupati Cup I Resmi Bergulir, 24 Distrik Siap Bertanding 

10 November 2026 - 13:55 WIB

IMG 20261110 WA0161

Sengketa Tanah RSUD dan Kompleks Perkantoran Deiyai Mulai Dibenahi

10 November 2026 - 13:45 WIB

IMG 20261110 WA0141
Trending di News