Menu

Mode Gelap
Bupati Deiyai Ajak Semua Pihak Mengikuti Jumat Bersih di Pasar Waghete Wabup Nabire Apresiasi Peran PKBN, Sebut Kontribusi Etnis Batak Sangat Besar PKBN Nabire Kukuhkan Kepengurusan Baru, Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan di Daerah Mayat Pria Ditemukan di Belakang Grapari Timika, Polisi Dalami Kasus dan Kejar Pelaku Masyarakat Paniai Berdomisili Mimika Mendukung Daerah Otonom Kabupaten Moni, Mengecam Aksi Protes Piyos News Rayakan HUT ke-2, Perkuat Peran dari Papua Tengah hingga Nasional

Headline

Pimpinan DPRD Dogiyai Periode 2025–2029 Resmi Dilantik, Wakil Ketua I: Kami Siap Jalankan Fungsi Pengawasan

Etty Welerbadge-check


					Pimpinan DPRD Dogiyai Periode 2025–2029 Resmi Dilantik, Wakil Ketua I: Kami Siap Jalankan Fungsi Pengawasan Perbesar

NABIRE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan sumpah dan janji jabatan pimpinan DPRD periode 2025–2029 di Aula Maranatha Malompo, Nabire. Salah satu pimpinan yang dilantik adalah Pitalis Kegiye dari Partai Garuda sebagai Wakil Ketua I, pada Senin, (4/8/2025)

Kegiatan ini dihadiri oleh bupati dogiyai, kapolres dogiyai, forkopimda kabupaten dogiyai, tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan dan tamu undangan.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Pitalis menjelaskan bahwa proses pelantikan seharusnya telah dilakukan sejak bulan ketiga setelah pemilu, namun tertunda akibat persoalan internal salah satu partai politik.

“Sebenarnya pelantikan ini bisa dilakukan sejak bulan ketiga, hanya karena ada persoalan internal di Partai PSI, maka tertunda hingga hari ini,” jelasnya.

Dengan telah dilantiknya pimpinan definitif, DPRD Dogiyai kini siap menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh, terutama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Kami akan mulai mengaktifkan tiga fungsi utama DPRD, terutama fungsi pengawasan. Selama ini belum berjalan maksimal karena ketiadaan pimpinan definitif. Tapi sekarang, kami akan kawal program-program pemerintah secara serius,” tegas Pitalis.

Ia juga menanggapi kesan masyarakat bahwa DPRD Dogiyai seolah tidak aktif merespons berbagai persoalan di daerah. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena keterbatasan legalitas tanpa pimpinan definitif.

“Kami tidak bisa mengeluarkan surat menyurat atau menyikapi masalah karena belum ada SK pimpinan definitif. Tapi sekarang, kami sudah bisa melaksanakan fungsi secara utuh,” ungkapnya.

Terkait kondisi internal DPRD, Pitalis berharap seluruh anggota dapat bersatu dan meninggalkan praktik kubu-kubuan.

“Saya harap semua anggota tidak terpecah belah. Kita dilantik bersama, jadi harus bekerja bersama. Sinergi antara anggota dan pimpinan itu penting untuk membangun Dogiyai,” pesannya.

Dalam struktur kepemimpinan yang dilantik, Pitalis menjabat sebagai Wakil Ketua I. Pabianus Tigi dari Partai KKN menjabat sebagai Wakil Ketua II, dan Agustinus Pigai sebagai Wakil Ketua III yang diangkat dari kursi Otonomi Khusus. Sementara itu, posisi Ketua DPRD masih menunggu penyelesaian internal dari partai pengusung.

Mengenai pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, seperti Program Makanan Bergizi dari Presiden Prabowo, Pitalis menyatakan bahwa implementasi di Dogiyai masih belum berjalan maksimal.

“Program makanan bergizi itu belum berjalan di Dogiyai. Mungkin karena efisiensi anggaran atau koordinasi yang belum maksimal. Tapi kami siap mengawalnya.”

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah menginstruksikan agar bahan pangan dalam program tersebut diambil dari sumber pangan lokal seperti ubi dan kol, sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi rakyat.

“Kalau pemerintah mau jalankan program ini, harus pakai pangan lokal. Itu sudah jadi arahan Bupati, dan DPRD akan ikut mengawasi agar pelaksanaannya sesuai.”

Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini, sosialisasi program belum menjangkau masyarakat luas, terutama di wilayah-wilayah pelosok.

“Sosialisasinya baru terasa di wilayah kota. Desa-desa dan kampung pelosok belum dapat informasi utuh. Mungkin karena transportasi dan logistik,” jelasnya.

Pitalis menegaskan pentingnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif, agar setiap kebijakan pemerintah bisa berjalan maksimal di tengah masyarakat.

“Komunikasi antara DPRD dan pemerintah selama ini kurang maksimal. Tapi ke depan, kami akan bangun koordinasi yang lebih baik agar semua program bisa berjalan sesuai harapan rakyat Dogiyai”. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

TMMD Kodim 1710/Mimika Mulai Kerjakan Sumur Bor untuk MCK Umum Gereja Santo Klemenst

14 Mei 2026 - 15:08 WIB

IMG 20260513 WA0041

Apresiasi Rakoor Percepatan Pembangunan Papua, Bupati Intan Jaya Soroti Anggaran dan Daerah Konflik 

14 Mei 2026 - 14:43 WIB

20260512

IPMAPAN Sorong Resmi Bentuk Panitia PAB dan HUT Ke-I, Usung Semangat “Bersatu, Bergerak, Maju Bersama”

14 Mei 2026 - 14:19 WIB

IMG 20260513 WA0034

Kenaikan Yesus Kristus 2026, Menag Ajak Umat Perkuat Harmoni dan Semangat Kebersamaan

14 Mei 2026 - 14:08 WIB

IMG 20260514 WA0014

Kakanwil Kemenag Papua Lantik 44 Pejabat Pengawas, Tegaskan ASN Siap Ditempatkan di Seluruh Wilayah Papua dan DOB

14 Mei 2026 - 14:04 WIB

IMG 20260514 230348
Trending di Headline