MIMIKA – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si, menegaskan pentingnya menjaga persatuan Orang Asli Papua (OAP) di tengah dinamika pemekaran wilayah yang terjadi di Tanah Papua. Meski secara administrasi kini terbagi menjadi beberapa provinsi dan kabupaten, namun jati diri sebagai OAP tidak boleh terpecah.
“Secara administrasi kita boleh pisah, tapi sebagai orang asli Papua, kita tetap satu. Jangan sampai terbelah, kita harus jaga keutuhan,” tegas Deinas Geley disambut tepuk tangan peserta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Tanah Papua di Hotel Horison Diana, Timika, Kamis (31/7/2025).
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rakorda yang mengangkat tema:
“Percepatan Pendataan dan Penginputan Database OAP serta Digitalisasi Layanan Adminduk untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Tanah Papua.”
Acara ini dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd, para Bupati/Wakil Bupati, serta 48 Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan enam provinsi se-Tanah Papua.
Dua Fokus Penting : Data OAP dan Digitalisasi
Wagub Deinas menyoroti dua poin utama dalam Rakorda ini:
1. Percepatan Pendataan dan Penginputan Data OAP
Data akurat tentang OAP sangat penting sebagai landasan dalam perumusan kebijakan dan penentuan alokasi Dana Otonomi Khusus.
“Kita butuh data valid untuk menjamin pembangunan yang adil dan perlindungan hak-hak OAP,” tegasnya.
Ia pun membeberkan jumlah OAP yang telah terdata dalam sistem per 28 Juli 2025:
Papua Tengah: 526.410 jiwa (51,35%)
Papua: 269.693 jiwa (50,01%)
Papua Barat: 94.436 jiwa (50,01%)
Papua Selatan: 45.383 jiwa (50,01%)
Papua Barat Daya: 25.703 jiwa (50,01%)
Papua Pegunungan: 8.370 jiwa (50,01%)
“Jumlah ini harus kita tingkatkan. Saya minta seluruh Kepala Dinas Dukcapil serius mendata OAP hingga ke pelosok,” ujarnya.
2. Digitalisasi Layanan Adminduk
Transformasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan layanan kependudukan. Namun, tantangan besar masih dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur internet, kondisi geografis, hingga faktor keamanan.
“Layanan Adminduk kita masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Harus ada percepatan, sinergi, dan strategi jemput bola, terutama untuk masyarakat pesisir dan terpencil,” kata mantan Wakil Bupati Puncak Jaya itu.
Ajakan untuk Kolaborasi
Wagub Deinas mengajak seluruh peserta Rakorda untuk aktif menyerap materi dan merumuskan langkah konkret demi peningkatan pelayanan publik di Tanah Papua.
“Rakorda ini harus jadi titik balik. Mari kita jadikan hasilnya sebagai pijakan untuk pelayanan yang lebih optimal dan menyentuh seluruh masyarakat Papua,” pungkasnya.
