MIMIKA – Situasi keamanan di Papua kembali memanas. Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jenderal Goliat Tabuni kembali melontarkan pernyataan keras yang mengancam keselamatan para pejabat di tanah Papua.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Juru Bicara TPNPB, kelompok tersebut menyatakan akan menindak tegas para pejabat daerah seperti gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD, dan pejabat lainnya yang dinilai pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami secara resmi memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat Papua yang berpihak pada pemerintah kolonial Indonesia untuk segera berhenti,” ujar Panglima OPM dalam pernyataan tersebut, Minggu (20/7).
Ancaman ini disebut sebagai bentuk respons atas dugaan pelanggaran HAM dan eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung di Papua. TPNPB menuding pemerintah Indonesia melakukan penindasan sistematis terhadap rakyat Papua dan mengambil kekayaan alam tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.
Pihak OPM menyebut bahwa apabila pejabat Papua terus mendukung kebijakan pusat, maka mereka akan dianggap sebagai bagian dari sistem yang menindas rakyat Papua dan akan menjadi target eksekusi.
Sorotan terhadap Blok Wabu Intan Jaya
Peringatan khusus juga ditujukan kepada kepala daerah di Intan Jaya yang dinilai mendukung agenda eksploitasi tambang emas di Blok Wabu. TPNPB menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Papua.
“Sudah banyak warga sipil ditembak mati, terjadi gelombang pengungsian, dan pejabat hanya diam. Berhentilah menjadi boneka Jakarta,” ujar Panglima OPM.
Selain itu, kepala daerah di wilayah Puncak juga diminta untuk “bertobat dan berdoa” demi keselamatan rakyatnya, serta tidak lagi tunduk pada kebijakan pusat yang dianggap membawa penderitaan bagi masyarakat Papua.
Serangan terhadap Presiden dan Sejarah Operasi Militer
Panglima OPM turut menyinggung sejarah operasi militer di Papua, termasuk operasi Mapenduma tahun 1996, dan menyatakan bahwa kebijakan kekerasan akan terus berlanjut selama pemerintah pusat tidak mengubah pendekatan terhadap Papua.
“Pejabat Papua harus menyadari bahwa selama kekuasaan masih dikendalikan dari Jakarta, maka rakyat akan terus menjadi korban. Kami menyerukan agar semua pejabat berhenti mendukung kebijakan Presiden,” tegasnya.
Pernyataan dan ancaman ini turut didukung jajaran petinggi militer TPNPB lainnya, termasuk Wakil Panglima, Kepala Staf Umum, serta Komandan Operasi Umum.
