NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini ditegaskan oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Wilayah Papua Tengah Periode Triwulan II Tahun 2025, yang berlangsung di Nabire, Senin (14/7/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire, serta Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi atas pendampingan intensif yang dilakukan KPK terhadap Papua Tengah dalam upaya pencegahan korupsi.
“Saya menyampaikan selamat datang kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI beserta tim, yang telah mendampingi kami melakukan pemantauan dan evaluasi program pencegahan korupsi di Papua Tengah,” ujar Nawipa.
Fokus pada Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi
Gubernur menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus berdampak langsung terhadap peningkatan integritas pemerintahan daerah. Hal ini dapat diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Ia juga menggarisbawahi peran strategis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan dan pencegahan, serta mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki tata kelola pada delapan area utama dalam program Monitoring Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP).
“Pemerintah daerah harus mengakselerasi perbaikan dalam pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan asli daerah. Ini penting untuk mencegah kerugian keuangan dan mendorong kemandirian fiskal,” tegasnya.
Gubernur Nawipa juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar mewaspadai pola kejahatan korupsi yang semakin canggih dan adaptif, serta menjaga komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif demi kesejahteraan masyarakat.
Ajak Seluruh Pihak Terlibat Aktif
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta rapat untuk aktif berdiskusi dan memberikan kontribusi terbaik dalam upaya pemenuhan indikator MCSP, agar keputusan-keputusan yang dihasilkan benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik.
“Kami berharap Papua Tengah dapat menjadi provinsi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Gubernur kemudian secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi tersebut dengan ucapan syukur dan doa agar seluruh proses evaluasi membawa kebaikan bagi Papua Tengah ke depan. (MB)
