JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,98 triliun dalam Rencana Anggaran Belanja Tahun 2025. Anggaran tersebut difokuskan untuk memperkuat pendampingan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, sebagai langkah strategis membangun ekonomi kerakyatan dari desa.
“Kementerian Koperasi mengusulkan total tambahan anggaran sebesar Rp 5,98 triliun, dengan alokasi utama untuk dukungan manajemen sebesar Rp 340 miliar dan sektor perkoperasian sekitar Rp 5,6 triliun,” ujar Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Rincian Usulan Anggaran
Budi merinci bahwa usulan tambahan tersebut terdiri dari dua skema:
-
Reguler: Rp 1,2 triliun
-
Dekonsentrasi: Rp 4,78 triliun
Jika disetujui, total anggaran Kemenkop UKM untuk 2025 akan mencapai Rp 6,45 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program prioritas, di antaranya:
-
Penyusunan model bisnis Kopdeskel Merah Putih: Rp 500 juta
-
Pengembangan modul pembentukan 80.000 Kopdeskel: Rp 3,9 miliar
-
Inventarisasi koperasi eksisting: Rp 30,9 miliar
-
Fasilitasi pelatihan dan edukasi SDM: Rp 5,1 triliun
-
Digitalisasi manajemen koperasi: Rp 220 miliar
-
Sosialisasi program secara masif: Rp 163 miliar
-
Monitoring dan evaluasi kinerja: Rp 140,6 miliar
Proyeksi Anggaran 2026 Meningkat Tajam
Tak hanya untuk tahun depan, Budi juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 7,85 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini terdiri dari:
-
Dukungan manajemen: Rp 514,12 miliar
-
Program perkoperasian: Rp 7,34 triliun
Menurut Budi, fokus belanja 2026 akan diarahkan pada 10 prioritas strategis, yakni:
-
Penguatan kelembagaan
-
Transformasi digital
-
Pengembangan usaha
-
Peningkatan daya saing
-
Penguatan sektor keuangan
-
Pengawasan koperasi
-
Pengembangan SDM
-
Penguatan data dan informasi
-
Pemberdayaan koperasi daerah
-
Pendanaan melalui LPDB-KUMKM
“Ini merupakan kelanjutan dari langkah besar membangun Koperasi Desa sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan,” tegas Budi Arie.
Catatan Anggaran Saat Ini
Sebagai perbandingan, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk tahun 2025 hanya sebesar Rp 311 miliar, terdiri dari:
-
Rupiah murni: Rp 85 miliar
-
Dana LPDB-Koperasi: Rp 226,03 miliar
Usulan tambahan ini dinilai penting demi mempercepat transformasi koperasi berbasis desa yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.
