Menu

Mode Gelap
Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat Mendikdasmen dan BNN Perkuat Pendidikan Karakter Lewat Integrasi Kurikulum Anti Narkoba DPD RI Tegaskan Keseriusan Politik dan Kelembagaan Kawal Isu HAM di Papua Menko Polkam dan DPD RI Tegaskan Sinergi Pusat–Daerah untuk Kebijakan yang Lebih Efektif Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

News

ASN Menumpuk di Papua, 35 Persen APBD Terkuras untuk Gaji Pegawai

adminbadge-check


					ASN Menumpuk di Papua, 35 Persen APBD Terkuras untuk Gaji Pegawai Perbesar

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan fakta mengejutkan soal kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua pasca pemekaran wilayah. Ia menyebut bahwa 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua habis hanya untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum berpindah ke daerah otonomi baru (DOB).

Hal ini disampaikannya saat melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Papua menggantikan Mayjen (Purn) Ramses Aburaksa Limbong, di Jakarta, Senin (7/7/2025) lalu.

“Pelantikan ini penting, karena berkaitan dengan kesinambungan kepemimpinan di Papua, terutama dalam menghadapi dampak pemekaran provinsi,” ujar Tito dalam sambutannya.

Pemekaran Tak Diikuti Perpindahan ASN

Tito menjelaskan, pasca Papua dimekarkan menjadi empat provinsi — Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan — terjadi ketimpangan distribusi ASN. Banyak pegawai yang seharusnya bertugas di provinsi baru, masih tetap berada di Papua induk.

“Jumlah ASN di Papua masih menumpuk, padahal mereka harusnya didistribusikan ke provinsi-provinsi baru. Ini mengakibatkan beban fiskal menumpuk di Papua,” tegas Tito.

Kondisi ini, kata dia, membuat belanja pegawai di Papua tetap tinggi, sementara pendapatan daerah menurun karena pembagian fiskal antar DOB. Akibatnya, belanja daerah menjadi tidak efisien.

“Sekitar 30 hingga 35 persen APBD Papua kini terserap hanya untuk membayar gaji pegawai,” ungkap Tito.

Tantangan Pemindahan dan Solusi Strategis

Tito mengakui bahwa memindahkan ASN ke daerah baru bukan perkara mudah. Banyak pegawai keberatan karena alasan keluarga, tempat tinggal, dan pendidikan anak.

“Ini pekerjaan rumah kita semua. Perlu strategi agar ASN mau berpindah tugas. Bisa lewat promosi jabatan, tunjangan khusus, atau insentif pindah ke DOB,” jelasnya.

Ia berharap pemerintahan baru di Papua di bawah kepemimpinan Agus Fatoni dapat mendorong percepatan distribusi ASN secara merata ke seluruh provinsi baru, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh Papua dapat berjalan efektif.

Apresiasi untuk Penjabat Sebelumnya

Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan apresiasi kepada Ramses Aburaksa Limbong yang dinilai sukses menjaga stabilitas keamanan di Papua selama masa transisi pemekaran.

“Pak Ramses berhasil mengawal masa krusial dalam sejarah Papua. Stabilitas yang beliau jaga menjadi fondasi untuk keberlanjutan pembangunan di provinsi ini,” ucap Tito.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK

14 Februari 2026 - 16:00 WIB

Img 20260214 wa0006

Terduga Pelaku Penganiayaan di Jalan Freeport Lama Akhirnya Menyerahkan Diri

14 Februari 2026 - 15:18 WIB

Img 20260214 wa0266

Perkuat Layanan Masyarakat, Kadis Kominfo Deiyai Salurkan Tiga Unit Starlink Kepada Warga Wagomani 

14 Februari 2026 - 15:13 WIB

Img 20260214 wa0282

Bupati dan Pemilik Tanah Buka Kembali Akses Jalan Petrosea Tembus Bandara Mozes Kilangin, Pastor Ibrani Gwijangge Memberkati Jalan 

14 Februari 2026 - 13:38 WIB

Screenshot 20260214 222928 gallery

DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat

14 Februari 2026 - 03:57 WIB

Img 20260213 wa0045 3361434797
Trending di News