Menu

Mode Gelap
Ketua Komite III DPD RI Minta Pemerintah Beri Perhatian Lebih kepada Dosen PTS di Wilayah 3T Sekjen DPD RI Dorong Budaya Evaluasi untuk Perkuat Kinerja Birokrasi HUT ke-4 Papua Tengah Jadi Titik Awal Program BANGKIT untuk Generasi Sehat Papua DPD RI Perkuat Budaya Pelayanan Publik Melalui Data Akurat dan SDM Profesional Gubernur Meki Nawipa Siapkan Program “Bangkit Papua Tengah” untuk Percepat Penanganan 1.000 Balita Berisiko Stunting DPD RI Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan untuk Wujudkan Keadilan Pembangunan Maritim

News

ASN Menumpuk di Papua, 35 Persen APBD Terkuras untuk Gaji Pegawai

adminbadge-check


					ASN Menumpuk di Papua, 35 Persen APBD Terkuras untuk Gaji Pegawai Perbesar

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan fakta mengejutkan soal kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua pasca pemekaran wilayah. Ia menyebut bahwa 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua habis hanya untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum berpindah ke daerah otonomi baru (DOB).

Hal ini disampaikannya saat melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Papua menggantikan Mayjen (Purn) Ramses Aburaksa Limbong, di Jakarta, Senin (7/7/2025) lalu.

“Pelantikan ini penting, karena berkaitan dengan kesinambungan kepemimpinan di Papua, terutama dalam menghadapi dampak pemekaran provinsi,” ujar Tito dalam sambutannya.

Pemekaran Tak Diikuti Perpindahan ASN

Tito menjelaskan, pasca Papua dimekarkan menjadi empat provinsi — Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan — terjadi ketimpangan distribusi ASN. Banyak pegawai yang seharusnya bertugas di provinsi baru, masih tetap berada di Papua induk.

“Jumlah ASN di Papua masih menumpuk, padahal mereka harusnya didistribusikan ke provinsi-provinsi baru. Ini mengakibatkan beban fiskal menumpuk di Papua,” tegas Tito.

Kondisi ini, kata dia, membuat belanja pegawai di Papua tetap tinggi, sementara pendapatan daerah menurun karena pembagian fiskal antar DOB. Akibatnya, belanja daerah menjadi tidak efisien.

“Sekitar 30 hingga 35 persen APBD Papua kini terserap hanya untuk membayar gaji pegawai,” ungkap Tito.

Tantangan Pemindahan dan Solusi Strategis

Tito mengakui bahwa memindahkan ASN ke daerah baru bukan perkara mudah. Banyak pegawai keberatan karena alasan keluarga, tempat tinggal, dan pendidikan anak.

“Ini pekerjaan rumah kita semua. Perlu strategi agar ASN mau berpindah tugas. Bisa lewat promosi jabatan, tunjangan khusus, atau insentif pindah ke DOB,” jelasnya.

Ia berharap pemerintahan baru di Papua di bawah kepemimpinan Agus Fatoni dapat mendorong percepatan distribusi ASN secara merata ke seluruh provinsi baru, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh Papua dapat berjalan efektif.

Apresiasi untuk Penjabat Sebelumnya

Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan apresiasi kepada Ramses Aburaksa Limbong yang dinilai sukses menjaga stabilitas keamanan di Papua selama masa transisi pemekaran.

“Pak Ramses berhasil mengawal masa krusial dalam sejarah Papua. Stabilitas yang beliau jaga menjadi fondasi untuk keberlanjutan pembangunan di provinsi ini,” ucap Tito.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ribuan Pelajar Meriahkan Karnaval Budaya HUT ke-81 RI di Mimika

11 Agustus 2026 - 10:42 WIB

IMG 20260811 194204

DPR Papua Tengah Tindaklanjuti Aspirasi SIMAPITOWA, Satgas PKH Diminta Hadir dalam Rapat Lanjutan

11 Agustus 2026 - 10:38 WIB

IMG 20260811 WA0010

Satresnarkoba Polres Mimika Perkuat Edukasi dan Penindakan, DPO Jadi Perhatian

11 Agustus 2026 - 10:34 WIB

IMG 20260811 WA0006

Jelang HUT ke-81 RI, Kapolres Mimika Perkuat Patroli dan Sinergi TNI-Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas

11 Agustus 2026 - 10:31 WIB

IMG 20260811 WA0005

Bukan Sekadar Tangkap Pelaku, Polda Papua Tengah Targetkan Angka 3C di Mimika dan Nabire Turun Nyata

11 Agustus 2026 - 10:28 WIB

IMG 20260811 WA0004
Trending di Headline