JAKARTA — Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di daerah mereka. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, saat pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
“Kami memohon pada Kemensos kalau bisa ada peluang di Nabire, ada satu Sekolah Rakyat,” ujar Meki Nawipa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/7/2025).
Meki menjelaskan, sebagian besar wilayah Papua Tengah masih dilanda konflik. Dari delapan kabupaten, enam di antaranya berstatus daerah konflik yang menyebabkan banyak anak-anak harus mengungsi dan putus sekolah.
“Di Nabire ada lahan seluas 10 hektare yang sudah kami siapkan. Kalau ada kebijakan, kami harap tahun ini anak-anak pengungsi bisa segera bersekolah,” ungkapnya.
Selain Nabire, Gubernur Papua Tengah juga mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Mimika, yang dinilai sebagai daerah aman dan strategis untuk menampung anak-anak pengungsi dari wilayah konflik.
Sementara itu, Bupati Nabire, Mesak Magai, memastikan seluruh dokumen dan proposal pendirian Sekolah Rakyat di Nabire telah disiapkan. “Proposal kami lengkap, termasuk persoalan lahan sudah clear,” jelas Mesak.
Ia menuturkan saat ini banyak pengungsi dari daerah konflik di Papua Tengah yang memilih menetap di Nabire dan Mimika. Oleh karena itu, kebutuhan pendidikan dan fasilitas dasar lainnya menjadi sangat mendesak.
“Kami membutuhkan semua kebutuhan sekolah dan keperluan masyarakat yang mengungsi,” tambahnya.
Usulan serupa juga disampaikan oleh Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik. Ia mengaku mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena banyak anak-anak di daerahnya yang putus sekolah akibat harus membantu orang tua mencari nafkah.
“Kami senang ada program Sekolah Rakyat. Lahan seluas 12 hektare yang bersertifikat sudah kami siapkan untuk mendukung pembangunan ini,” kata Akhmad Syukri.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Sibolga bisa menjadi prioritas tahun ini agar masalah anak putus sekolah bisa segera ditangani.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berasrama gratis. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Anak-anak di Sekolah Rakyat akan dibekali ilmu pengetahuan, karakter kebangsaan, hingga keterampilan sesuai potensi daerah. Mereka kita siapkan untuk menjadi generasi penerus yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Agus Jabo.
Selain itu, orang tua anak-anak juga akan diberdayakan secara ekonomi, dan kondisi rumah tempat tinggal mereka akan diperbaiki sebagai bagian dari pendekatan terpadu program tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing, serta jajaran pejabat Kementerian Sosial. (MB)
