Menu ✖

Mode Gelap
Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional

News

Ketua DPD RI Sambut Putusan MK, Dorong Perubahan Data Pemilu dan Sinkronisasi UU

adminbadge-check


					Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin (Foto Humas DPD RI) Perbesar

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin (Foto Humas DPD RI)

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Ia menilai keputusan ini sebagai momentum strategis untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia, namun juga menuntut kesiapan serius dalam aspek teknis dan regulasi, terutama dalam hal data pemilih.

“Perubahan data pemilih akan terjadi sangat cepat dalam rentang waktu dua tahun. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, karena dinamika kependudukan secara signifikan memengaruhi jumlah pemilih tetap,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Minggu (29/6/2025).

Pemisahan Pemilu Tingkatkan Partisipasi dan Relasi Pusat-Daerah

Sultan menilai, pemisahan pemilu nasional dan lokal berpotensi besar mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Ia juga menekankan bahwa pemilu yang lebih terfokus dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pemisahan ini harus dimaknai bukan hanya sebagai pembagian waktu, tetapi juga sebagai upaya memperdalam kualitas demokrasi lokal. Namun, implementasi teknisnya perlu dirancang dengan sangat hati-hati,” katanya.

Desak Sinkronisasi Regulasi: UU Pemilu hingga UU MD3

Lebih lanjut, Sultan menegaskan perlunya rekayasa konstitusional yang sesuai dengan struktur lembaga politik serta kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Ia mengusulkan adanya penyesuaian dan sinkronisasi terhadap sejumlah undang-undang yang terdampak, seperti Undang-Undang Pemilu dan UU MD3.

“Ini adalah momen penting untuk menata ulang struktur kekuasaan legislatif. DPRD yang kini masuk dalam pemilu daerah harus diakomodasi secara tepat dalam kerangka hukum nasional,” jelasnya.

Momentum Menata Ulang Sistem Demokrasi

Menurut Sultan, pemisahan pemilu tidak hanya mengurai beban teknis penyelenggara, tapi juga membuka peluang besar untuk pembenahan sistem politik secara menyeluruh.

“Kita harus memastikan bahwa setiap perubahan konstitusional dan teknis pemilu mampu menjawab tuntutan demokrasi yang lebih representatif dan efektif,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polsek Mimika Baru Gerebek Penjual Sopi dan Sita 128 Kemasan Milo 

13 November 2026 - 13:30 WIB

IMG 20261113 WA0133

DPD KNPI Paniai Lantik Pengurus di 24 Distrik Periode 2026-2030 

13 November 2026 - 12:32 WIB

IMG 20261113 WA0065

Tokoh Lintas Agama Sampaikan Tujuh Pernyataan Sikap Merawat Kerukunan dan Jaga Kedaulatan

13 November 2026 - 10:11 WIB

IMG 20261113 WA0056

Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa, Kakanwil Rangkul 5 Pemuka Agama

13 November 2026 - 10:05 WIB

IMG 20261113 WA0053

Kasus HIV/AIDS di Nabire Tembus 10 Ribu, KPA Papua Tengah Perkuat Edukasi di Lokalisasi Samabusa

13 November 2026 - 09:53 WIB

IMG 20261113 WA0038
Trending di Headline