Menu

Mode Gelap
Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat Mendikdasmen dan BNN Perkuat Pendidikan Karakter Lewat Integrasi Kurikulum Anti Narkoba DPD RI Tegaskan Keseriusan Politik dan Kelembagaan Kawal Isu HAM di Papua Menko Polkam dan DPD RI Tegaskan Sinergi Pusat–Daerah untuk Kebijakan yang Lebih Efektif Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

News

Papua Utara Segera Terwujud ? Yan Mandenas: Kami Sedang Dorong ke Prolegnas

adminbadge-check


					Papua Utara Segera Terwujud ? Yan Mandenas: Kami Sedang Dorong ke Prolegnas Perbesar

YAPEN – Perjuangan untuk menghadirkan Provinsi Papua Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) terus digelorakan. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menyatakan bahwa aspirasi ini kini memasuki tahap strategis pasca-Pilkada di wilayah adat Saireri.

“Harapan kami, pemekaran Papua Utara dapat segera diusulkan masuk dalam Prolegnas prioritas, agar bisa dibahas dan disahkan oleh DPR RI,” ujar Mandenas dilansir dari Tribun Papua saat melakukan kunjungan kerja di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Rabu (25/6/2025).

Mandenas menegaskan bahwa masih tersedia satu slot pemekaran untuk wilayah Papua, sebagaimana komitmen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada anggota DPR RI dari daerah pemilihan Tanah Papua.

“Sekarang tinggal kita mendorong alokasi anggarannya ke Kementerian Keuangan. Kalau anggaran sudah disiapkan, maka DPR dan Pemerintah siap membahas pemekaran ini lebih lanjut,” tegasnya.

Dorong Kenaikan Dana Otsus untuk Program Prioritas

Tak hanya fokus pada pemekaran, Yan Mandenas juga menyoroti pentingnya peningkatan fiskal daerah melalui skema Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menilai, dana block grant Otsus perlu ditingkatkan agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menjalankan program prioritas masyarakat Papua.

“Ini merupakan bagian dari tuntutan nyata masyarakat di seluruh Tanah Papua yang harus direspons serius oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Meski mengakui bahwa belum ada evaluasi menyeluruh pasca revisi UU Otsus dari UU Nomor 1 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021, Mandenas menegaskan pihaknya akan mendorong adanya evaluasi bersama Kementerian Keuangan.

“Saya memang bukan dari komisi teknisnya, tapi sebagai wakil rakyat Papua, saya akan terus menyuarakan hal ini. Jika perlu, saya akan lobi para Wakil Menteri Keuangan dari Gerindra untuk mendorong realisasi anggaran yang berpihak kepada Papua,” ujarnya.

Dukungan Pemda Yapen untuk Papua Utara

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menyampaikan harapannya agar kunjungan Mandenas ke wilayahnya membawa dampak konkret terhadap percepatan pemekaran Provinsi Papua Utara.

“Kami sangat berharap aspirasi masyarakat terkait pemekaran ini bisa terus didorong oleh Pak Mandenas sampai ke tingkat pusat,” ujar Benyamin.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap program pembangunan di kabupaten/kota yang berada di wilayah Papua, khususnya dari para wakil rakyat di DPR RI.

“Hari ini yang hadir adalah Pak Mandenas, maka kami harapkan seluruh masukan dari tokoh masyarakat, ASN, hingga semua elemen bisa menjadi prioritas perjuangan beliau di Senayan,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK

14 Februari 2026 - 16:00 WIB

Img 20260214 wa0006

Terduga Pelaku Penganiayaan di Jalan Freeport Lama Akhirnya Menyerahkan Diri

14 Februari 2026 - 15:18 WIB

Img 20260214 wa0266

Perkuat Layanan Masyarakat, Kadis Kominfo Deiyai Salurkan Tiga Unit Starlink Kepada Warga Wagomani 

14 Februari 2026 - 15:13 WIB

Img 20260214 wa0282

Bupati dan Pemilik Tanah Buka Kembali Akses Jalan Petrosea Tembus Bandara Mozes Kilangin, Pastor Ibrani Gwijangge Memberkati Jalan 

14 Februari 2026 - 13:38 WIB

Screenshot 20260214 222928 gallery

DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat

14 Februari 2026 - 03:57 WIB

Img 20260213 wa0045 3361434797
Trending di News