Manokwari – Tiga wakil rakyat dari Senayan asal Papua Barat—Alfons Manibuy, Cheroline Makalew, dan Filep Wamafma—bertemu dengan sejumlah aktivis dan perwakilan masyarakat untuk membahas isu-isu strategis yang tengah dihadapi Papua. Pertemuan yang berlangsung Sabtu (14/6/2026) itu mengangkat berbagai topik, mulai dari dampak investasi tambang migas, penolakan Blok Wabu, akses listrik yang belum merata, hingga peran “MPR untuk Papua”.
Pertemuan ini berlangsung terbuka dan hangat. Salah satu aktivis, Natalia, mempertanyakan keseriusan inisiatif “MPR Untuk Papua” dalam menangani realitas di Bumi Cenderawasih.
“Saya melihat banyak pemberitaan tentang MPR Untuk Papua, tapi sebenarnya ini mau mulai dari mana? Kita di sini masih hidup dalam banyak kegelapan—bukan hanya soal listrik, tapi juga keadilan,” kata Natalia di hadapan para wakil rakyat.
Menanggapi itu, Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI, menegaskan bahwa “MPR Untuk Papua” adalah gerakan politik untuk mengangkat isu-isu strategis di daerah pegunungan tengah seperti Nduga dan Intan Jaya.
“Kami sudah lakukan konferensi pers. MPR Untuk Papua hadir untuk merespons situasi kemanusiaan yang serius, termasuk membawa isu ini langsung ke Presiden Prabowo,” jelas Filep.
Sementara itu, Alfons Manibuy, Anggota Komisi VII DPR RI, menyoroti kerusakan lingkungan akibat investasi migas, terutama di wilayah Raja Ampat dan Blok Wabu di Papua Pegunungan. Ia menegaskan bahwa dirinya sejalan dengan aspirasi rakyat.
“Saya tegaskan, saya berdiri bersama rakyat. Tapi kita juga harus melihat bagaimana kebijakan pusat harus dikritisi dengan solusi. DPR punya tugas untuk mengawasi dan menyuarakan jeritan masyarakat,” kata Alfons, yang juga mantan Bupati Teluk Bintuni.
Ia juga menyoroti masalah listrik yang masih menjadi momok di Papua Barat.
“Saya sudah panggil GM PLN dan pihak BP terkait keluhan listrik di Bintuni. Kami terus dorong agar masyarakat Papua bisa menikmati listrik seperti di daerah lain,” ujarnya.
Cheroline Makalew, anggota Komisi XII DPR RI dari Partai NasDem, menegaskan komitmennya untuk menyuarakan aspirasi meski berasal dari daerah pemilihan yang berbeda.
“Saya sudah turun langsung ke lima kabupaten di Papua Barat. Saya minta data dari pemerintah daerah tentang distrik dan kampung yang belum dialiri listrik,” ujarnya.
Cheroline juga melaporkan bahwa setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur PLN, beberapa daerah di Kabupaten Teluk Wondama telah mulai mendapatkan solusi untuk persoalan listrik.
“Puji Tuhan, aspirasi kita sudah mulai direspons. Khususnya untuk kampung-kampung di Teluk Wondama yang selama ini gelap gulita,” tambahnya.
Ketua Ormas Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw, berharap pertemuan ini bisa menjadi pola komunikasi rutin antara rakyat dan para wakilnya di DPR-DPD RI.
“Kami ingin suara rakyat terus didengar. Pertemuan seperti ini harus sering dilakukan agar semua masalah tidak hanya dibahas di Jakarta, tapi didengar langsung dari kami yang tinggal di sini,” pungkasnya.
