TIMIKA – Uskup Keuskupan Timika dari Ordo Santo Agustinus (OSA), Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, melontarkan kritik tajam terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat akibat tambang nikel. Dalam khotbah Minggu Pentakosta, 8 Juni 2025, di Gereja Katedral Tiga Raja, Timika, ia menyoroti peran para elite politik dan pemilik modal yang dinilai rakus dan mengabaikan kelestarian alam Papua.
“Kita melihat bagaimana 2.000 hektare tanah Marind dibabat hanya demi kepentingan oligarki,” ujar Bernardus. “Raja Ampat yang indah kini perlahan hancur karena ketamakan mereka, dengan dalih proyek strategis nasional.”
Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan jemaat dan disiarkan langsung oleh media lokal Papua. Uskup Bernardus, yang juga dikenal vokal dalam isu keadilan sosial dan lingkungan, menilai kerakusan para penguasa dan pebisnis telah merampas kehidupan masyarakat asli Papua dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
“Roh Dunia” di Balik Eksploitasi
Dalam khotbahnya yang penuh semangat, Bernardus menyinggung bahwa kerusakan alam bukan semata persoalan kebijakan, melainkan juga soal spiritualitas. Ia menyebut para pelaku perusakan alam telah dikuasai oleh “roh kejahatan” yang mendewakan kapitalisme.
“Bila kerakusan dibiarkan, itu akan menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hati manusia,” katanya. “Itulah roh dunia. Apakah kita mau mengikuti roh seperti ini, yang menghancurkan alam dan sesama?”
Ia menyerukan agar umat Kristiani membela keutuhan ciptaan, serta mengikuti Roh Kristus yang menyatukan dan menghormati kehidupan. “Mereka yang berjuang mempertahankan hutan, alam, dan budaya adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus,” tegasnya.
Greenpeace dan Anak Muda Papua Turun ke Jalan
Kecaman Uskup Bernardus selaras dengan aksi protes yang dilakukan Greenpeace Indonesia bersama empat pemuda Papua dalam gelaran Indonesia Critical Minerals Conference and Expo, 3 Juni lalu. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining.”
Juru kampanye hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, menyoroti bahaya tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat yang luasnya hanya sekitar 2 km². “Jika ini terus berjalan, lingkungan di pulau-pulau itu akan rusak parah,” katanya. Menurutnya, saat ini terdapat 16 izin tambang yang telah diterbitkan, termasuk dua yang telah beroperasi dan 11 lainnya dalam tahap reaktivasi.
Pemerintah Mulai Bertindak, Tapi Terlambat?
Merespons situasi ini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan telah menyegel empat lokasi tambang nikel yang kini berada di bawah pengawasan KLH. Ia mengonfirmasi bahwa dua perusahaan telah memiliki izin, namun izin tersebut akan dicabut. “Dengan tetap mewajibkan pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penghentian sementara operasi PT GAG Nikel di Raja Ampat. “Untuk sementara kami hentikan sambil kami cek langsung kondisi di lapangan,” kata Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Panggilan Moral dari Tanah Papua
Pernyataan tegas Uskup Bernardus menjadi panggilan moral bagi masyarakat dan pengambil kebijakan. Ia mengingatkan, Roh Kudus tak bisa hidup berdampingan dengan kerakusan dan eksploitasi yang merusak. “Kita dipanggil untuk melindungi kehidupan, bukan merampasnya demi keuntungan segelintir orang,” pungkasnya.
