NABIRE — Suara lantang datang dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire. Daniel Mukapaka, salah satu anggota DPRK yang merupakan anak adat asli Papua Tengah, menyampaikan unek-uneknya yang mewakili jeritan hati rakyat kecil—khususnya mama-mama Papua dan masyarakat asli yang tinggal di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Daniel tidak ragu menyebutkan berbagai persoalan yang selama ini hanya dilihat, tapi jarang benar-benar diselesaikan. Salah satunya, soal mama-mama Papua yang setiap hari berjualan pinang, sayur, dan hasil kebun lainnya di pinggir jalan. Mereka mengais rezeki di Teluk Kimi, Samabusa, hingga pelosok Nabire, tanpa bantuan modal, tanpa fasilitas yang layak.
“Kalau mereka (mama-mama Papua) tidak berdagang, siapa yang kasih makan anak-anak mereka? Ini realita. Mereka butuh modal, butuh tempat jualan yang layak, bukan hanya janji,” tegas Daniel dalam keterangan tertulis kepada wartawan Sabtu, (7/6/2025)
Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal kebersihan dan tata ruang di Kota Nabire, yang kini menyandang status sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, sebagai kota yang jadi wajah provinsi baru, Nabire seharusnya bersih, rapi, dan tertata baik. Tapi kenyataannya, banyak tumpukan sampah rumah tangga dan area kumuh yang luput dari perhatian.
“Kita ini bukan pendatang. Saya anak asli Nabire. Lahir, besar, hidup di sini. Tapi kadang saya tanya dalam hati, siapa yang sebenarnya peduli tempat tinggal kami?”
Daniel juga menyinggung soal izin penjualan minuman keras (miras) di kota Nabire. Ia melihat langsung dampaknya: banyak kecelakaan, kekerasan, bahkan korban jiwa. Ia mendesak dinas terkait untuk segera mencabut izin penjualan miras demi menyelamatkan generasi muda Papua Tengah.
“Miras itu bukan budaya kita. Jangan sampai anak-anak kita habis karena kebijakan yang tidak berpihak pada masa depan mereka.”
Satu cerita yang ia angkat cukup menyentuh: ada mama Papua yang sejak beberapa tahun lalu sudah mengajukan dokumen ke bank untuk dapat modal usaha. Tapi hingga kini, tidak ada kabar. Mama itu masih berdagang seadanya, dengan modal pas-pasan.
“30 juta itu bukan angka besar untuk lembaga keuangan. Tapi buat mama-mama Papua, itu bisa ubah hidup mereka.”
Daniel juga menyampaikan kekhawatiran tentang proyek-proyek besar di Tanah Papua, seperti tambang nikel di Raja Ampat. Menurutnya, investasi besar kadang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat asli tetap hidup susah.
“Kita harus bersatu—Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Jangan kita terus jadi penonton, sementara tanah kita terus diambil manfaatnya.”
Dengan tegas, Daniel menyampaikan bahwa kehadirannya di DPRK bukan untuk diam. Ia ingin menjadi suara anak adat Papua Tengah, dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat bawah.
“Saya ada di kursi DPR bukan karena kebetulan. Saya ada karena rakyat percaya. Maka saya juga harus bicara untuk mereka.”(MB)
