NABIRE– Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani konflik keamanan yang kembali memanas di wilayah Papua Tengah.
Dalam kunjungan reses Masa Sidang V DPD RI ke Nabire, Papua Tengah, pada 2–6 Juni 2025, Yorrys bertemu dengan berbagai elemen strategis, mulai dari Pemerintah Daerah, DPR Papua Tengah, MRP, Kapolda Papua Tengah, Kepala BIN, hingga Danrem 173. Pertemuan ini digelar sebagai respons cepat atas meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di wilayah tersebut.
“Konflik bersenjata yang terjadi di Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai telah membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Sekolah lumpuh, rumah sakit tak beroperasi, dan masa depan anak-anak kian suram di tengah dentuman senjata,” ungkap Yorrys, Kamis (5/6/2025).
Menurut Yorrys, kekerasan antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM yang semakin intens adalah refleksi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan. Ia menilai kondisi sosial masyarakat Papua Tengah sangat rentan akibat akumulasi masalah bertahun-tahun.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka harapan hidup masih rendah. Kualitas pendidikan dan layanan kesehatan jauh dari layak. Padahal, Papua memiliki kekayaan alam melimpah dan anggaran besar yang seharusnya berdampak nyata bagi rakyat,” tegas senator asal Papua Tengah itu.
Ia menyoroti bahwa pemekaran wilayah di Tanah Papua sejatinya dirancang untuk mempercepat pembangunan dan membuka isolasi. Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, justru bisa melahirkan konflik baru dan memperbesar beban masa depan Papua.
Salah satu perhatian utama Yorrys adalah pendekatan keamanan yang kerap bersifat sentralistik. Ia menilai keputusan seperti penambahan aparat non-organik harus melibatkan pertimbangan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat.
“Mereka yang paling tahu dinamika dan kebutuhan di lapangan adalah masyarakat dan pemerintah daerah sendiri. Pendekatan yang top-down hanya akan memperkeruh keadaan,” ujarnya.
Yorrys menegaskan bahwa solusi bagi Papua Tengah tidak bisa datang dari satu arah. Ia mendorong semua elemen, baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk berkolaborasi dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Dalam kesempatan reses itu, Yorrys juga menyoroti urgensi percepatan kebijakan pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kebijakan strategis seperti itu harus diperkuat dengan payung hukum daerah berupa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus.
“Dengan dukungan anggaran dan kekayaan alam yang kita miliki, mustahil rasanya jika kita tidak bisa menghadirkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Papua. Sinergi visi dan misi semua unsur pemerintah akan melahirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
