NABIRE – Dalam upaya mewujudkan lompatan besar di sektor pendidikan, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) perwakilan Papua Tengah menggelar pertemuan penting pada Jumat, 16 Mei lalu.
Pertemuan ini berlangsung di Aula KPPN Nabire dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua.
Dengan mengusung semangat “Paradigma Baru, Cara Kerja Baru, Desain Baru untuk Lompatan Kemajuan Papua”, kegiatan ini difokuskan pada sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi lintas lembaga demi menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Yulianus Kuayo, perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP, dalam paparannya menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan pendidikan di Papua Tengah. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan antara data penduduk usia sekolah dan data peserta didik dalam sistem Dapodik.
“Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama. Kita harus memastikan bahwa setiap anak di Papua Tengah mendapatkan akses pendidikan yang bermutu, dari PAUD hingga jenjang SMA dan SMK,” ujar Yulianus.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2026 untuk memperkuat sektor pendidikan.
