Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Natalius Pigai: Presidential Threshold 20% Langgar Hak Asasi Manusia

adminbadge-check


					Natalius Pigai: Presidential Threshold 20% Langgar Hak Asasi Manusia Perbesar

JAKARTA – Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Menurutnya, aturan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM) karena membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Pernyataan itu disampaikan Natalius saat memberikan kuliah umum di sebuah universitas di Kota Medan pada Jumat (14/3/2025). Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa hak politik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dijaga.

“Hak politik berkaitan erat dengan demokrasi dan HAM. Ada empat pilar demokrasi yang harus kita lindungi, salah satunya adalah kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan,” ujar Natalius, seperti dikutip dari detikSumut, Sabtu (15/3/2025).

Menurutnya, negara yang bermartabat adalah negara yang memberikan kesempatan luas bagi warganya untuk memimpin, tanpa adanya batasan yang diskriminatif.

“Kalau ada batasan 20 persen untuk pencalonan presiden, apakah itu demokratis? Tidak. Apakah itu melanggar HAM? Ya. Sebab, aturan itu hanya memungkinkan segelintir elite politik untuk bertarung, sementara banyak tokoh hebat yang ingin mengabdi untuk negara justru tersisih,” tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan aturan presidential threshold 20 persen yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya pada Kamis (2/1/2025), MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat.

“Menyatakan norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Suhartoyo, seperti dikutip dari detikNews.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline