TIMIKA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, gelar Progress Meeting Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2024.
Bappeda Mimika melakukan pendataan inovasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Data inovasi-inovasi daerah dikumpulkan secara langsung oleh Bappeda dari masing-masing OPD dalam kegiatan progress meeting pelaporan inovasi daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swisbelin, Rabu (10/7) dibuka oleh Staff Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerinta, Yakobus Karet.
Kepala Bappeda Mimika, melalui Sekretaris Bappeda, Yosep Manggasa mengatakan, Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Pusat, dilakukan penilaian penerapan inovasi daerah yang merupakan agenda rutin Kemendagri RI.
“Kinerja penerapan inovasi daerah dilakukan dengan mengukur Indeks Inovasi Daerah. Indeks Inovasi daerah adalah laporan informasi data inovasi daerah yang dinilai dengan cara menganalisa variabel dan indikator yang telah ditetapkan,” kata Yoseph.
Yosep mengatakan, bahwa di tahun 2023 Kabupaten Mimika menempati urutan 391 dari 415 kabupaten dengan skor indeks 2,10 atau kurang inovatif.
“Selama ini sebenarnya sudah banyak inovasi di OPD-OPD hanya saja belum didokumentasi dengan baik untuk dilaporkan secara benar ke Kemendagri,” ujarnya.
Katanya, tahun ini pelaporan inovasi daerah sudah dibuka di bulan Juli, sehingga Bappeda mulai mendata untuk nanti dilaporkan ke Kemendagri pada 29 Juli 2024.
Lebih lanjut dikatakan Yoseph, inovasi yang saat ini dalam tahap pengembangan dan uji coba di tahun 2024, akan tetap didaftarkan di Gudang Inovasi dan akan dilaporkan di tahun 2025.
“Yang kita laporkan adalah inovasi di OPD yang telah dilakukan di tahun 2022 dan 2023,” ungkapnya.
Sementara itu, Staf ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah Setda Mimika, Yakobus Karet, dalam sambutannya mengatakan, sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 presiden Jokowi pengembangan cara-cara dan nilai baru dalam bekerja karena saat ini kondisi dunia telah berubah menjadi sangat dinamis dan kompetitif.
Inovasi bukan hanya tentang ilmu pengetahuan namun inovasi tentang budaya. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka mendorong inovasi sehingga membuat daya saing pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya untuk mampu bersaing dengan daerah lain dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui inovasi daerah otonomi daerah yang telah memberikan ruang bagi Pemda untuk berinovasi hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.
“Dengan adanya peraturan tersebut, kita tidak perlu takut dan ragu lagi untuk berinovasi di daerah. Pemerintah pusat juga akan memberikan penilaian dan penghargaan terhadap pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi itu,” pungkasnya. (EWR)
