NABIRE – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menyuarakan penolakan masyarakat adat Intan Jaya terhadap rencana pengelolaan Blok Wabu dalam Sidang Paripurna ke-4 DPD RI, belum lama ini.
Menurut Senator Papua Tengah, Aspirasi ini disampaikan berdasarkan hasil pertemuan dengan Tim Panitia Khusus (Pasus) yang melibatkan tokoh adat, aktivis, mahasiswa, dan perwakilan perempuan di DPD RI pada awal Oktober lalu.
“Rencana pengelolaan Blok Wabu perlu ditinjau dengan cermat agar setiap langkah pembangunan benar-benar berorientasi pada keselamatan, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Eka Yeimo dalam sidang paripurna DPD RI.
Ia menekankan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta perlindungan terhadap lingkungan, sehingga pembangunan dapat berjalan berkeadilan dan berkelanjutan.
Yeimo menjelaskan hasil pertemuan Pasus tersebut kini telah disampaikan kepada pimpinan DPD RI, dan menjadi salah satu aspirasi yang diangkat dalam sidang paripurna.
Ia berharap agar hasil penyerapan aspirasi di Subwilayah Timur II tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi juga dapat mendorong kebijakan yang nyata.
“ Saya harap masyarakat adat Intan Jaya dapat hidup tenang, sejahtera, dan terlindungi hak-haknya, serta pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan adil, berkelanjutan dengan tetap menghormati kearifan lokal,” pungkasnya. (MB)
