Menu

Mode Gelap
Pendidikan Jadi Kunci Masa Depan Papua, Meki Nawipa Apresiasi Beasiswa Puncak Cerdas Gubernur Papua Tengah Tetapkan BOSDA Pendidikan Gratis Tahun 2026, Ribuan Siswa Jadi Penerima Manfaat Bupati Yampit Nawipa, Kabupaten Paniai Raih Peringkat I Kinerja Penyaluran Dana Desa Terbaik di Papua Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai Imbau SMP dan SMA Terapkan Kebijakan Pendidikan Gratis Teladan Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Anggota DPD RI Wilhelmus Pigai Salurkan Bantuan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H untuk Masjid Al-Fattah

Headline

Cipayung Plus Papua Tengah Serukan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat dan Waspadai Eskalasi Politik

Etty Welerbadge-check


					Cipayung Plus Papua Tengah Serukan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat dan Waspadai Eskalasi Politik Perbesar

NABIRE – Kelompok Cipayung Plus Provinsi Papua Tengah menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika politik nasional yang dinilai semakin bergejolak dan berdampak pada kehidupan sosial, keamanan, serta ekonomi masyarakat.

Dalam pernyataannya, Cipayung Plus menilai eskalasi politik yang terjadi merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Respon aparat keamanan terhadap aksi massa juga dinilai kerap berlebihan hingga menimbulkan korban jiwa.

“Menyikapi kondisi ini, kami menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyerukan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah bijak demi menjaga perjalanan dan kemajuan bangsa ini,” demikian tertulis dalam dokumen pernyataan sikap yang diterima media ini.

Sembilan Butir Pernyataan Sikap

Adapun poin-poin sikap Cipayung Plus Papua Tengah antara lain:

  1. Menyambut baik respon Presiden Republik Indonesia terhadap beberapa tuntutan rakyat.
  2. Menegaskan suara rakyat harus terus dikawal hingga tuntas pada tahap finalisasi.
  3. Mendorong pengesahan UUD perampasan aset koruptor.
  4. Mendesak aparat penegak hukum memberantas mafia korupsi.
  5. Meminta pemerintah tidak menaikkan pajak yang membebani rakyat.
  6. Mengecam keras tindakan aparat yang dinilai brutal dan berlebihan dalam menghadapi aksi massa.
  7. Mendesak pencopotan menteri atau wakil menteri di kabinet yang rangkap jabatan.
  8. Menyarankan aksi unjuk rasa dilakukan secara damai, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak keluar dari nilai-nilai demokrasi.
  9. Meminta semua pihak menahan diri agar situasi bangsa kembali kondusif.

Ajakan Jaga Kondusivitas

Cipayung Plus menegaskan, penyampaian aspirasi rakyat harus tetap dijamin sebagai hak konstitusional, namun masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi.

“Rakyat punya hak menyampaikan aspirasi, tapi harus dengan cara yang bermartabat dan tidak menimbulkan kerugian bagi sesama,” tulis mereka.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh empat organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Papua Tengah, masing-masing:

* GMNI : Jeri Muyapa (Ketua)
* GMKI : Firgo Jitmau (Ketua)
* PMKRI : Michael Edowai (Ketua)
* GAMKI : Steven Pigai (Sekretaris)

Cipayung Plus berharap pernyataan ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat untuk berbenah dan menata Indonesia menuju bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dinsos Mimika Gelar Bimbingan Sosial, Dorong Sinergi Penanganan Kelompok Rentan

29 Juni 2026 - 15:30 WIB

IMG 20260629 WA0021

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai, Pemkab Mimika Lepas 210 Petugas Pendataan

29 Juni 2026 - 15:26 WIB

IMG 20260629 WA0019

DPRD Deiyai Gelar Sidang Paripurna Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Mote Tekankan Transparansi Pengelolaan Keuangan

29 Juni 2026 - 15:22 WIB

IMG 20260629 WA0149

Dukung Natal FKMI 2026, KONI Intan Jaya Serahkan Bantuan Peralatan Olahraga di Nabire

29 Juni 2026 - 13:52 WIB

IMG 20260629 WA0077

Papua Tengah Raih 3 Gold dan 6 Silver di Pesparawi Nasional XIV 2026, LPPD Apresiasi Seluruh Kontingen

29 Juni 2026 - 13:48 WIB

IMG 20260629 WA0069
Trending di Headline