Menu

Mode Gelap
Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat Mendikdasmen dan BNN Perkuat Pendidikan Karakter Lewat Integrasi Kurikulum Anti Narkoba DPD RI Tegaskan Keseriusan Politik dan Kelembagaan Kawal Isu HAM di Papua Menko Polkam dan DPD RI Tegaskan Sinergi Pusat–Daerah untuk Kebijakan yang Lebih Efektif Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Headline

Cipayung Plus Papua Tengah Serukan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat dan Waspadai Eskalasi Politik

Etty Welerbadge-check


					Cipayung Plus Papua Tengah Serukan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat dan Waspadai Eskalasi Politik Perbesar

NABIRE – Kelompok Cipayung Plus Provinsi Papua Tengah menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika politik nasional yang dinilai semakin bergejolak dan berdampak pada kehidupan sosial, keamanan, serta ekonomi masyarakat.

Dalam pernyataannya, Cipayung Plus menilai eskalasi politik yang terjadi merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Respon aparat keamanan terhadap aksi massa juga dinilai kerap berlebihan hingga menimbulkan korban jiwa.

“Menyikapi kondisi ini, kami menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyerukan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah bijak demi menjaga perjalanan dan kemajuan bangsa ini,” demikian tertulis dalam dokumen pernyataan sikap yang diterima media ini.

Sembilan Butir Pernyataan Sikap

Adapun poin-poin sikap Cipayung Plus Papua Tengah antara lain:

  1. Menyambut baik respon Presiden Republik Indonesia terhadap beberapa tuntutan rakyat.
  2. Menegaskan suara rakyat harus terus dikawal hingga tuntas pada tahap finalisasi.
  3. Mendorong pengesahan UUD perampasan aset koruptor.
  4. Mendesak aparat penegak hukum memberantas mafia korupsi.
  5. Meminta pemerintah tidak menaikkan pajak yang membebani rakyat.
  6. Mengecam keras tindakan aparat yang dinilai brutal dan berlebihan dalam menghadapi aksi massa.
  7. Mendesak pencopotan menteri atau wakil menteri di kabinet yang rangkap jabatan.
  8. Menyarankan aksi unjuk rasa dilakukan secara damai, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak keluar dari nilai-nilai demokrasi.
  9. Meminta semua pihak menahan diri agar situasi bangsa kembali kondusif.

Ajakan Jaga Kondusivitas

Cipayung Plus menegaskan, penyampaian aspirasi rakyat harus tetap dijamin sebagai hak konstitusional, namun masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi.

“Rakyat punya hak menyampaikan aspirasi, tapi harus dengan cara yang bermartabat dan tidak menimbulkan kerugian bagi sesama,” tulis mereka.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh empat organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Papua Tengah, masing-masing:

* GMNI : Jeri Muyapa (Ketua)
* GMKI : Firgo Jitmau (Ketua)
* PMKRI : Michael Edowai (Ketua)
* GAMKI : Steven Pigai (Sekretaris)

Cipayung Plus berharap pernyataan ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat untuk berbenah dan menata Indonesia menuju bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dispora Deiyai Serahkan Bantuan Perlengkapan dan Pelatihan Olahraga, Persidei Apresiasi Dukungan Pemerintah

16 Februari 2026 - 11:57 WIB

Img 20260216 wa0173

Bertemu Dua Kelompok Yang Bertikai di Kapiraya, Kompol Onisimus : Situasi Sudah Aman 

16 Februari 2026 - 11:29 WIB

Img 20260216 wa0143

Pascapenembakan di Boven Digoel, Wamendagri Minta Pemda Bantu Pengungsi dan Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan

16 Februari 2026 - 02:19 WIB

Img 20260214 wa0003

Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK

14 Februari 2026 - 16:00 WIB

Img 20260214 wa0006

Terduga Pelaku Penganiayaan di Jalan Freeport Lama Akhirnya Menyerahkan Diri

14 Februari 2026 - 15:18 WIB

Img 20260214 wa0266
Trending di Headline