Menu ✖

Mode Gelap
Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional

Headline

Datangi Kantor Gubernur Papua Tengah, Puluhan Pencaker OAP Tagih Janji Gubernur “Kami Mau Jadi Tuan di Tanah Sendiri”

Etty Welerbadge-check


					Datangi Kantor Gubernur Papua Tengah, Puluhan Pencaker OAP Tagih Janji Gubernur “Kami Mau Jadi Tuan di Tanah Sendiri” Perbesar

NABIRE — Puluhan pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengah yang berlokasi di Bandara Lama Nabire, Senin pagi (14/7/2025), menuntut keadilan dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga honorer tahun 2025.

Sejak pukul 08.30 WIT, massa aksi yang menamakan diri sebagai Team Peduli CASN Provinsi Papua Tengah memadati halaman kantor gubernur. Mereka datang dari berbagai kalangan — pemuda, orang tua, hingga ibu-ibu — dengan satu tujuan: memperjuangkan hak dasar OAP untuk mendapatkan porsi besar dalam formasi ASN.

Aksi berlangsung damai di bawah pengawasan aparat kepolisian dan Satpol PP yang telah berjaga sejak pagi.

Mereka membawa tujuh poin aspirasi utama, yang disuarakan secara lantang:

  1. OAP Harus Jadi Prioritas! Mereka menuntut formasi CPNS, PPPK, K2, database, dan tenaga kontrak tahun 2025 memprioritaskan OAP.
  2. Terapkan Kode R 90% sesuai surat edaran Gubernur Papua Tengah yang menjanjikan kuota 90% bagi OAP.
  3. Akui Hak Kami di CPNS 2024 — mereka meminta pencaker berkode R tetap diakomodasi karena masih rendahnya jumlah ASN OAP.
  4. Gubernur & BPKSDM Diminta Tegas menindaklanjuti instruksi KemenPAN-RB tentang kuota 90% OAP.
  5. Evaluasi RDP dan Janji DPR — mereka menuntut hasil rapat bersama Gubernur dan DPR diumumkan terbuka serta jadwal seleksi disampaikan.
  6. Keadilan dan Pemerataan — aksi ini menyuarakan kesenjangan yang selama ini dirasakan oleh OAP dalam sektor kerja pemerintahan.
  7. Perjuangan Harga Diri — mereka menegaskan, ini bukan sekadar soal pekerjaan, tapi soal martabat dan masa depan orang Papua Tengah.

“Kami berdiri di sini bukan untuk meminta-minta, tapi untuk menagih janji dan menuntut keadilan. Kami mau jadi tuan di tanah sendiri!” ujar salah satu peserta aksi dengan suara bergetar.

Sampai berita ini diterbitkan, aksi masih berlangsung di depan Kantor Gubernur Papua Tengah. Belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait tuntutan ini. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Memperluas Akses Pelayanan, Wabup Mimika Resmikan Empat Fasilitas Kesehatan 

12 November 2026 - 14:11 WIB

IMG 20261112 WA0118

20 Kepala Daerah Siap Hadiri KKT II di Mimika, Toleransi Jadi Wajah Tanah Amungsa

12 November 2026 - 10:55 WIB

IMG 20261018 WA0029

H-3 KKT II Mimika, Persiapan Capai 80 Persen, MSC Siap Jadi Pusat Kegiatan

12 November 2026 - 10:51 WIB

IMG 20261112 WA0108

Menuju Agenda Nasional Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa, Kemenag Papua Matangkan Persiapan

12 November 2026 - 10:44 WIB

IMG 20261112 WA0107

120 Lebih Rumah di Distrik Mimika Baru Masuk Proses Renovasi

12 November 2026 - 10:41 WIB

IMG 20261112 WA0099
Trending di News