NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Alam dan Konflik Sosial bertempat di Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka Nabire pada Kamis siang, (12/6/2025). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari berbagai kabupaten, TNI-Polri, dan unsur masyarakat adat dan agama.
Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Yulianus A. Soemoele, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan di wilayah Papua Tengah.
“Negara harus hadir. Kami di provinsi adalah wakil pemerintah pusat. Kita tidak boleh abai terhadap penderitaan masyarakat, terutama di daerah-daerah terdampak konflik seperti Puncak Jaya, Intan Jaya, Sinak, dan Gome,” tegas Soemoele dalam arahannya.
Ia menjelaskan bahwa konflik dan ketegangan sosial yang terjadi sejak November 2024, khususnya di wilayah Puncak Jaya, menjadi perhatian serius pemerintah. Meski sempat terjadi ketegangan, Soemoele menyebut situasi perlahan mulai kondusif dan pelantikan Bupati Puncak Jaya terpilih dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Kami optimis, setelah pelantikan nanti, kehidupan masyarakat bisa kembali normal. Anak-anak bisa sekolah, puskesmas bisa berfungsi, dan aktivitas warga bisa berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Rapat ini juga membahas kesiapan Provinsi Papua Tengah dalam merespons krisis melalui pembentukan Pusat Krisis Daerah, yang telah ditetapkan lewat Keputusan Gubernur. Pusat ini menjadi garda depan penanganan konflik, bencana, dan darurat sosial.
“Kami pastikan tiga hal utama tetap berjalan: ketersediaan makanan, pelayanan kesehatan, dan akses pendidikan. Bahkan untuk evakuasi warga dari wilayah rawan, kita sudah tangani ratusan orang – itu bukan naik angkot, tapi dengan carter pesawat. Karena ini tanggung jawab negara,” lanjut Soemoele.
Dalam rapat, Plt. Sekda juga mengapresiasi dukungan lintas lembaga, baik dari pemerintah kabupaten, TNI-Polri, gereja, dan tokoh adat. Ia menegaskan pentingnya sinergi agar upaya penanganan krisis benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Ini bukan kata saya, ini prinsip negara. Semua pihak harus terlibat. Gereja harus hadir. Adat harus hadir. Kita semua harus hadir untuk rakyat kita,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar mampu merespons cepat dan tepat terhadap dinamika keamanan dan sosial yang masih fluktuatif di beberapa wilayah. (MB)
