Menu

Mode Gelap
Gubernur Papua Tengah Tetapkan BOSDA Pendidikan Gratis Tahun 2026, Ribuan Siswa Jadi Penerima Manfaat Bupati Yampit Nawipa, Kabupaten Paniai Raih Peringkat I Kinerja Penyaluran Dana Desa Terbaik di Papua Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai Imbau SMP dan SMA Terapkan Kebijakan Pendidikan Gratis Teladan Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Anggota DPD RI Wilhelmus Pigai Salurkan Bantuan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H untuk Masjid Al-Fattah Bupati Deiyai Ajak Semua Pihak Mengikuti Jumat Bersih di Pasar Waghete

News

FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

adminbadge-check


					FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua Perbesar

JAKARTA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI (FOR PAPUA MPR RI), yang terdiri dari anggota DPD RI dan DPR RI dari daerah pemilihan se-Tanah Papua, menyampaikan keprihatinan atas situasi konflik bersenjata yang terus meningkat di wilayah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Nduga. Konflik tersebut berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan membuat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Selasa, (27/05/2025).

Dalam pernyataan resminya, FOR PAPUA MPR RI menilai bahwa penanganan konflik yang selama ini lebih menekankan pendekatan keamanan belum efektif dan justru memperparah kondisi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa pemerintah pusat perlu segera mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di Tanah Papua dan menghentikan pendekatan militeristik yang hanya menambah trauma dan penderitaan warga.

Forum tersebut menekankan perlunya respons yang terukur, terencana, dan komprehensif dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan. Penanganan konflik diminta agar tidak bersifat jangka pendek dan sektoral, melainkan menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

FOR PAPUA MPR RI juga mendorong keterlibatan aktif lembaga-lembaga formal dan konstitusional, serta perlunya komunikasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan rakyat Papua di parlemen. Mereka menilai bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan secara sepihak, tetapi memerlukan kerja sama lintas sektor dan lembaga.

Selain itu, mereka mendesak agar seluruh kementerian terkait, termasuk Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, serta TNI dan Polri, memiliki visi dan kebijakan yang sejalan dalam menangani isu-isu di Papua. Penanganan yang tidak terkoordinasi dinilai akan memperparah kondisi di lapangan.

Forum ini juga mengingatkan bahwa konflik yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kebijakan masa lalu yang keliru. Tanpa perubahan pendekatan dan peningkatan komunikasi, krisis kemanusiaan dan konflik di Papua diperkirakan akan terus terjadi dan membawa lebih banyak korban.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Di Nabire, Panitia Reuni Sahabat 06 Se‑Papua Tengah Resmi Dikukuhkan

19 Juni 2026 - 09:49 WIB

IMG 20260619 WA0072

Pemkab Mimika Perkuat Sistem Perizinan Tenaga Kesehatan Lewat Sinkronisasi Data SIP dan Satu Sehat

19 Juni 2026 - 09:41 WIB

IMG 20260619 WA0071

GPDP Klasis Mimika Gelar Sidang Klasis VI, Tegaskan Gereja Harus Tangguh, Profesional, dan Relevan di Tanah Papua

19 Juni 2026 - 09:37 WIB

IMG 20260619 WA0069

Dinsos Deiyai Gelar Musyawarah Desa, Perkuat Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial

19 Juni 2026 - 09:29 WIB

IMG 20260618 WA0023

Dinsos Deiyai Salurkan 1.000 Selimut dan Kelambu untuk Kelompok Rentan Melalui Dana Otsus

19 Juni 2026 - 09:26 WIB

IMG 20260619 WA0025
Trending di Headline