Menu

Mode Gelap
Komite IV DPD RI Siapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan 23 Calon Anggota BPK Periode 2026–2031 Anggota BULD DPD RI Wilhelmus Pigai Soroti Pemerataan Pendidikan di Papua Wilhelmus Pigai: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Daerah HUT ke-81 MPR-DPR, DPD Dorong Parlemen Perkuat Kolaborasi dan Aspirasi Rakyat IKB PMKJ Jabodetabek Tempa Generasi Muda Jayawijaya Jadi Calon Pemimpin Papua Wilhelmus Pigai Serahkan Hadiah Quiz HUT ke-81 RI untuk Pelajar hingga Mahasiswa

News

FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

adminbadge-check


					FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua Perbesar

JAKARTA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI (FOR PAPUA MPR RI), yang terdiri dari anggota DPD RI dan DPR RI dari daerah pemilihan se-Tanah Papua, menyampaikan keprihatinan atas situasi konflik bersenjata yang terus meningkat di wilayah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Nduga. Konflik tersebut berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan membuat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Selasa, (27/05/2025).

Dalam pernyataan resminya, FOR PAPUA MPR RI menilai bahwa penanganan konflik yang selama ini lebih menekankan pendekatan keamanan belum efektif dan justru memperparah kondisi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa pemerintah pusat perlu segera mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di Tanah Papua dan menghentikan pendekatan militeristik yang hanya menambah trauma dan penderitaan warga.

Forum tersebut menekankan perlunya respons yang terukur, terencana, dan komprehensif dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan. Penanganan konflik diminta agar tidak bersifat jangka pendek dan sektoral, melainkan menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

FOR PAPUA MPR RI juga mendorong keterlibatan aktif lembaga-lembaga formal dan konstitusional, serta perlunya komunikasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan rakyat Papua di parlemen. Mereka menilai bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan secara sepihak, tetapi memerlukan kerja sama lintas sektor dan lembaga.

Selain itu, mereka mendesak agar seluruh kementerian terkait, termasuk Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, serta TNI dan Polri, memiliki visi dan kebijakan yang sejalan dalam menangani isu-isu di Papua. Penanganan yang tidak terkoordinasi dinilai akan memperparah kondisi di lapangan.

Forum ini juga mengingatkan bahwa konflik yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kebijakan masa lalu yang keliru. Tanpa perubahan pendekatan dan peningkatan komunikasi, krisis kemanusiaan dan konflik di Papua diperkirakan akan terus terjadi dan membawa lebih banyak korban.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tindaklanjuti Instruksi Bupati, BPBD Mimika Mulai Siram Jalan Atasi Debu di Timika

15 September 2026 - 13:39 WIB

20260915

Dishub Mimika Perkuat Keselamatan Jalan, dari ZoSS hingga Pengecatan Median

15 September 2026 - 13:21 WIB

IMG 20260915 WA0037

Empat Pelajar Selamat, Polisi Redam Kepanikan Warga Akibat Isu Penculikan

15 September 2026 - 13:17 WIB

IMG 20260915 WA0030

Dukcapil Deiyai Ungkap Perkembangan Data Kependudukan, Pelayanan Masih Hadapi Sejumlah Kendala

15 September 2026 - 13:11 WIB

IMG 20260915 WA0034

BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Deiyai Validasi Data Pekerja Rentan hingga Aparatur Kampung

15 September 2026 - 13:07 WIB

IMG 20260915 WA0032
Trending di Headline