Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Papua Selatan Kena Efisiensi, Wagub: Kenapa Hak Otonomi Khusus Diabaikan?

adminbadge-check


					Papua Selatan Kena Efisiensi, Wagub: Kenapa Hak Otonomi Khusus Diabaikan? Perbesar

JAKARTA – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Dalam rapat bersama Kemendagri dan Komisi II DPR RI, Senin (28/4/2025), Paskalis mempertanyakan alasan di balik pemotongan anggaran bagi Papua Selatan, yang notabene baru berusia tiga tahun.

“APBD kami sudah kecil, sekarang dipangkas lagi. Kami ini provinsi baru, seharusnya mendapat perhatian khusus, bukan diperlakukan sama dengan daerah yang lebih dulu berkembang,” ujar Paskalis dengan nada tegas.

Papua Selatan, hasil pemekaran berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022, awalnya mendapat alokasi TKD sebesar Rp1,28 triliun. Namun, pasca efisiensi, anggaran tersebut menyusut menjadi Rp1,13 triliun. Pemotongan ini, kata Paskalis, menyebabkan sejumlah proyek pembangunan fisik, termasuk kantor pemerintahan dan rumah dinas, terpaksa ditunda karena Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi kosong.

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan efisiensi yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dinilai bertentangan dengan semangat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

“Kami mempertanyakan, kenapa instruksi dan keputusan menteri bisa menggugurkan kekhususan yang diberikan undang-undang? Ini harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Paskalis berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut agar Papua Selatan dapat mengejar ketertinggalan pembangunan tanpa hambatan

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dari Mimika Untuk Indonesia, Kemenag Papua: KKT II Jadi Bukti Papua Berkontribusi Merawat Toleransi Nasional

16 November 2026 - 16:18 WIB

20261115

Diperiksa Dua Kali soal Hibah KPU Mimika, Johannes Rettob Tegaskan Tak Terlibat

16 November 2026 - 08:52 WIB

Screenshot 20261116 174841 Gallery

Kapolda Jermias Rontini Instruksikan Personel Maksimalkan Pengamanan Objek Vital Nasional

16 November 2026 - 08:29 WIB

IMG 20261116 WA0040

Polisi Amankan Tiga Pemuda Bersama BB Parang dan Samurai 

16 November 2026 - 08:21 WIB

IMG 20261116 WA0033

Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas, Polres Mimika Gelar Operasi Zebra Noken

16 November 2026 - 08:11 WIB

IMG 20261116 WA0036
Trending di Headline