PAPUA – Akademisi Universitas Papua, Dr. Ir. Agus Irianto Sumule, menyoroti besarnya tanggung jawab Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan pembangunan di Tanah Papua.
Menurut Agus Sumule, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden untuk memimpin koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus serta percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan Agus Sumule dalam tulisan opini berjudul Wakil Presiden dan Masa Depan Papua yang dikirmkan pada Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, Pasal 68A ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2021 mengamanatkan pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara ayat (2) secara tegas menetapkan Wakil Presiden sebagai ketua badan tersebut.
Amanat undang-undang itu kemudian dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025.
Agus Sumule bahkan menggunakan istilah menarik untuk menggambarkan besarnya tanggung jawab tersebut.
“Karena ketentuan tersebut, saya sering bergurau bahwa Wakil Presiden sesungguhnya adalah ‘Presiden Papua’. Tentu saja bukan dalam pengertian hukum atau ketatanegaraan. Namun, ungkapan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab yang dipercayakan negara kepada Wakil Presiden untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan Papua,” tulisnya.
Persoalan Papua Masih Membutuhkan Perhatian Serius
Agus Sumule mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan, terutama setelah lebih dari 25 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua.
Menurutnya, berbagai persoalan mendasar masih dihadapi masyarakat Papua, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, persoalan tanah adat, hingga konflik bersenjata dan pengungsian masyarakat sipil.
Ia menilai, di sejumlah kampung, anak-anak masih belum memperoleh pendidikan yang memadai. Pelayanan kesehatan juga masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Selain itu, masyarakat adat terus menghadapi persoalan terkait tanah dan pengelolaan sumber daya alam.
Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Konflik bersenjata dan pengungsian juga belum terselesaikan. Sementara itu, kepercayaan sebagian masyarakat Papua terhadap pemerintah masih perlu dipulihkan,” ungkapnya.
Agus menegaskan, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah anggaran, membangun infrastruktur, ataupun memperbanyak kunjungan pejabat pemerintah ke Papua.
“Papua membutuhkan kepemimpinan nasional yang berani mengambil keputusan dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan,” tegasnya.
Lima Agenda Prioritas Wakil Presiden untuk Papua
Dalam tulisannya, Agus Sumule mengusulkan lima agenda utama yang perlu menjadi perhatian serius Wakil Presiden sebagai Ketua BP3OKP.
Pertama, membangun kembali kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.
Menurutnya, Wakil Presiden perlu membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dengan berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, akademisi, serta kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda.
Ia menekankan bahwa dialog tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan keputusan dan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Kedua, memberikan perhatian serius terhadap konflik bersenjata, pengungsian, dan persoalan hak asasi manusia.
Agus menilai negara harus memastikan keselamatan masyarakat sipil, memberikan pelayanan kemanusiaan kepada para pengungsi, serta menyelesaikan berbagai persoalan melalui mekanisme hukum dan dialog yang dapat dipercaya.
Ketiga, melakukan perubahan besar dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah gedung sekolah dan puskesmas yang dibangun, tetapi harus dilihat dari kualitas pelayanan yang benar-benar diterima masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan Papua bukan banyaknya sekolah dan puskesmas yang dibangun, melainkan apakah guru benar-benar mengajar, anak-anak belajar, dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan,” tulisnya.
Ia juga mendorong perhatian terhadap program Sekolah Sepanjang Hari, pelayanan kesehatan kampung berbasis teknologi, serta penempatan tenaga profesional di kampung-kampung.
Keempat, memastikan pembangunan ekonomi benar-benar meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Agus menilai investasi di sektor pertanian, pertambangan, kehutanan, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya harus menghormati hak-hak masyarakat adat.
Menurutnya, masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam di wilayah adat mereka dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.
Kelima, memperbaiki tata kelola dana Otonomi Khusus.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penggunaan dana Otsus harus diukur berdasarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Dana Kekayaan Alam Papua Harus Kembali untuk Kesejahteraan Rakyat
Lebih jauh, Agus Sumule meminta Wakil Presiden menghitung kembali besaran penerimaan negara dari eksploitasi sumber daya alam Papua dan menentukan bagian yang seharusnya dikembalikan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia.
Ia memberikan contoh kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Sepanjang Hari di 3.771 sekolah dasar (SD) di seluruh Tanah Papua yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp9,4 triliun.
Sementara itu, dalam tulisannya, ia menyebut Freeport menyetor dana kepada pemerintah sekitar Rp75 triliun sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Agus juga menyinggung potensi sumber daya alam lainnya, seperti gas alam di Teluk Bintuni, nikel di Raja Ampat, emas di Makimi, Kabupaten Nabire, serta berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan pertanian di Papua Selatan.
Menurutnya, sumber-sumber penerimaan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi pembangunan yang lebih proporsional bagi pemerintah daerah dan masyarakat adat.
“Tentu dari jumlah tersebut, dan juga yang berasal dari sumber-sumber lain seperti eksploitasi gas alam di Teluk Bintuni, nikel di Raja Ampat, emas di Makimi, Nabire, dan dari berbagai usaha lain, harus ada alokasi yang lebih proporsional kepada Pemda dan masyarakat adat,” tulis Agus.
Usulkan Rencana Kerja 100 Hari
Untuk memastikan lima agenda tersebut dapat berjalan, Agus Sumule mengusulkan agar Wakil Presiden menetapkan rencana kerja 100 hari sebagai langkah awal percepatan penyelesaian persoalan Papua.
Dalam rencana tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan paling mendesak, menentukan pihak yang bertanggung jawab, menetapkan batas waktu penyelesaian, serta menunjukkan hasil kerja yang dapat diperiksa langsung oleh masyarakat.
Ia mengakui bahwa persoalan Papua yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak mungkin diselesaikan seluruhnya hanya dalam waktu 100 hari.
Namun, menurutnya, dalam periode tersebut masyarakat seharusnya sudah dapat mengetahui persoalan apa yang menjadi prioritas pemerintah, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan hasil penyelesaiannya dapat diharapkan.
Agus juga menekankan bahwa kampung harus menjadi pusat perhatian pembangunan Papua.
Sebab, menurutnya, berbagai persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan keterbatasan pelayanan pemerintah paling nyata dirasakan masyarakat di kampung-kampung.
Keberhasilan Wapres Harus Diukur dari Perubahan Nyata
Pada bagian akhir tulisannya, Agus Sumule menegaskan bahwa Wakil Presiden harus mampu memastikan seluruh persoalan Papua memperoleh perhatian dan keputusan pada tingkat tertinggi pemerintahan nasional.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan kepemimpinan Wakil Presiden di Papua tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, jumlah rapat, ataupun besarnya anggaran yang disalurkan.
Sebaliknya, keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana persoalan masyarakat dapat diselesaikan dan perubahan positif benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua.
“Keberhasilan Wakil Presiden di Papua tidak seharusnya diukur dari berapa kali beliau datang berkunjung, berapa banyak rapat yang dipimpin, atau berapa besar anggaran yang disalurkan.”
“Keberhasilannya harus diukur dari berapa banyak masalah Papua yang berhasil diselesaikan dan seberapa besar perubahan positif yang benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua,” tutup Agus Sumule dalam tulisannya.
Ia berharap kepemimpinan nasional melalui BP3OKP tidak hanya berhenti pada perencanaan dan koordinasi, tetapi mampu menghadirkan kebijakan yang terukur, berpihak kepada masyarakat, serta memberikan dampak nyata bagi masa depan Tanah Papua. (Cr1)









