TIMIKA – Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp28 miliar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika terus bergulir. Polda Papua Tengah telah memeriksa hampir 40 orang saksi dan kini bersiap melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa saksi ahli.
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, mengatakan pemeriksaan saksi ahli menjadi salah satu langkah lanjutan dalam mengungkap dugaan penyimpangan dana hibah tersebut. Para saksi ahli yang akan dimintai keterangan diketahui berada di Jakarta.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan perkara tersebut hingga proses hukum berjalan sampai ke pengadilan.
“Ini salah satu konsen saya untuk bisa terus mengawal proses hukum ini sampai ke pengadilan. Masalah ini bagi saya punya arti besar bagi kabupaten ini,” tegas Jermias, Senin (16/11/2026).
Lanjutnya,”Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini memberikan warning kepada seluruh pejabat yang ada di Papua Tengah dan di Kabupaten Mimika agar berhati-hati dalam menggunakan uang negara. Jangan karena dianggap jauh dari pengawasan dan lain-lain,”sambung Kapolda Papua Tengah.
Terkait keterlibatan sejumlah pejabat, Kapolda membenarkan bahwa Bupati Mimika telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik dalam kapasitas sebagai saksi.
“Untuk Bupati, kemarin kita sudah lakukan pemanggilan sebagai saksi, sudah kita lakukan pemeriksaan. Detailnya ke depan nanti akan berjalan terus berkembang,” ungkapnya.
Jermias juga memastikan pemeriksaan tidak hanya berhenti pada Bupati Mimika. Sejumlah pejabat lain yang menjabat saat peristiwa dugaan korupsi tersebut terjadi juga berpeluang dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Masih ada. Karena tidak hanya bupati. Kita lihat nanti yang waktu itu menjabat ketika peristiwa ini terjadi akan semua kita lakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini penyidik belum dapat menyampaikan besaran kerugian negara dalam perkara tersebut. Pasalnya, proses pemeriksaan masih berlangsung dan penyidik masih mengumpulkan keterangan serta bukti-bukti yang diperlukan.
“Belum, karena ini baru masih pemeriksaan. Nanti kan kita akan ekspos,” katanya.
Kapolda pun meminta dukungan insan pers dan masyarakat untuk turut mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut agar proses hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara maupun masyarakat. (IT)









