TIMIKA – Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika agar berhati-hati dalam menggunakan uang negara, khususnya dana otonomi khusus (Otsus).
Ia menegaskan, penggunaan uang negara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, jangan sampai ada pejabat yang merasa aman melakukan penyimpangan hanya karena menganggap wilayah Papua Tengah jauh dari pengawasan.
Jermias mengaku senang dengan langkah Gubernur Papua Tengah yang telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan di bidang hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan, pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal proses hukum terkait penggunaan uang negara, terutama dana Otsus.
“Kita sama-sama akan terus mengawal proses hukum terhadap penggunaan uang negara, khususnya dalam hal ini uang otonomi khusus, dana Otsus. Tahun depan mungkin akan lebih ketat lagi penggunaan uang Otsus,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Selain pengawasan dan penegakan hukum, Jermias juga berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat membangun kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada aparat kampung atau desa terkait tata kelola dan pertanggungjawaban dana Otsus.
Menurutnya, pendampingan yang selama ini tersedia perlu diperkuat dengan melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan KPK agar aparat kampung memahami secara jelas aturan penggunaan anggaran serta konsekuensi hukum apabila terjadi penyalahgunaan.
“Kalau bupati ataupun gubernur kerja sama dengan kita untuk secara teknis memberikan bimtek bagaimana pengawasan penggunaan dana Otsus oleh aparat kampung atau desa, itu akan lebih bagus. Coba gandeng kami, jaksa, polisi, kemudian KPK mungkin, untuk pendampingan tadi,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, kepala kampung diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai penggunaan dana yang benar, termasuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dalam pengelolaan anggaran.
Jermias menilai, langkah pendampingan seperti ini penting dilakukan di Papua Tengah yang merupakan provinsi baru. Menurutnya, kegiatan serupa mungkin pernah dilakukan ketika wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Provinsi Papua, tetapi saat ini perlu kembali diperkuat.
Ia berharap para bupati di wilayah Papua Tengah dapat mempertimbangkan kerja sama tersebut sehingga aparat kampung memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Otsus yang disalurkan melalui dana kampung maupun dana desa.
“Minimal kita sudah melakukan hal yang baik, memberikan bimtek kepada mereka bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus tadi yang dipertanggungjawabkan kepada mereka melalui dana kampung ataupun dana desa,” tutupnya. (IT)









