NABIRE – Tim Perumus Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Masyarakat Adat Tota Mapiha menyerahkan dokumen wilayah adat kepada tim akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Nabire, Jumat (14/11/2026).
Penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari proses kajian dan penyempurnaan draf hukum adat Masyarakat Tota Mapiha sebelum dibahas dan ditetapkan melalui forum musyawarah besar.
Ketua Tim Perumus Mubes, Osea Petege, mengatakan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah penting untuk menyempurnakan draf hukum adat agar dapat menjadi landasan penguatan kelembagaan masyarakat adat Tota Mapiha.
FGD yang mengusung tema “Penyampaian Hasil Review dan Penyempurnaan Draf Hukum Adat Masyarakat Tota Mapiha” itu dihadiri Tim Perumus Mubeslub Tota Mapiha dan lima akademisi dari Uncen Jayapura.
Tim akademisi tersebut terdiri atas Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, B.A., M.S.; Prof. Julius Ary Mollet, S.E., M.B.A., MTPev., Ph.D.; Prof. Dr. Samuel Piter Irab, S.K.M., M.P.H.; Dr. Drs. Yohannes Rahail, M.Kes.; serta Dr. Drs. Abdi Frank, M.Si.
Para akademisi dilibatkan untuk memberikan masukan, melakukan kajian ilmiah, dan menyempurnakan draf hukum adat agar tetap berlandaskan nilai-nilai budaya Tota Mapiha sekaligus dapat diselaraskan dengan kerangka hukum nasional.
Dokumen Memuat Sejarah dan Wilayah Adat
Dokumen yang diserahkan kepada tim akademisi memuat sejumlah informasi penting mengenai wilayah adat Tota Mapiha, di antaranya peta wilayah, sejarah, struktur pemerintahan adat, serta aturan-aturan adat yang selama ini hidup dan dipraktikkan masyarakat di wilayah Meepago.
Tim Perumus menilai dokumentasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya atas tanah, hutan, dan sumber daya alam.
“Ini bukan hanya soal dokumen. Ini soal pengakuan negara terhadap keberadaan kami sebagai masyarakat hukum adat yang sudah hidup ribuan tahun di tanah ini,” ujar salah satu anggota Tim Perumus di sela kegiatan.
Melalui FGD tersebut, Tim Perumus dan akademisi juga membahas penyelarasan nilai-nilai adat dengan ketentuan hukum nasional. Hasil kajian dan berbagai masukan akademis selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan draf sebelum dibawa ke forum musyawarah besar.
Mubes I Direncanakan di Dogiyai, Mubes II di Nabire
Dalam kesempatan yang sama, Tim Perumus menyampaikan tahapan lanjutan penguatan kelembagaan Masyarakat Adat Tota Mapiha melalui penyelenggaraan dua agenda musyawarah besar.
Musyawarah Besar Pertama (Mubes I) direncanakan berlangsung di Kabupaten Dogiyai. Forum tersebut akan membahas dan mengesahkan hasil penyempurnaan draf hukum adat, menetapkan struktur kelembagaan, serta merumuskan program kerja masyarakat adat ke depan.
Sementara itu, Musyawarah Besar Kedua (Mubes II) direncanakan berlangsung di Nabire, Papua Tengah. Nabire dipilih karena dinilai memiliki posisi strategis sebagai tempat pertemuan masyarakat adat dari berbagai wilayah Tota Mapiha, meliputi Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Nabire.
“Mubes I di Dogiyai untuk konsolidasi internal dan pengesahan. Mubes II di Nabire untuk konsolidasi lebih luas dan deklarasi politik adat Tota Mapiha,” jelas Tim Perumus.
Penguatan Identitas dan Perlindungan Hak Adat
Masyarakat Adat Tota Mapiha merupakan salah satu kelompok masyarakat adat di wilayah Meepago yang wilayah adatnya mencakup sebagian besar Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Nabire.
Penyusunan draf hukum adat dan pemetaan wilayah merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk memperkuat identitas, menjaga keberlangsungan budaya, serta memperjelas kedudukan dan hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan.
Keterlibatan akademisi Uncen diharapkan dapat membantu memastikan bahwa dokumen dan draf hukum adat disusun melalui kajian yang sistematis, tanpa mengabaikan nilai, sejarah, dan praktik adat yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu akademisi yang hadir menyampaikan kesediaan Uncen untuk mendampingi proses penyempurnaan tersebut.
“Kami dari Uncen siap mendampingi. Tugas kami adalah membantu merumuskan agar hukum adat ini kuat secara substansi dan bisa berdialog dengan hukum negara,” ujarnya.
Dengan penyerahan dokumen wilayah adat tersebut, proses penguatan kelembagaan Masyarakat Adat Tota Mapiha memasuki tahapan kajian akademik dan penyempurnaan draf hukum adat.
Tim Perumus berharap seluruh tahapan, mulai dari proses review akademik hingga pelaksanaan Mubes I di Dogiyai dan Mubes II di Nabire, dapat berjalan sesuai rencana sehingga menghasilkan dokumen hukum adat dan struktur kelembagaan yang menjadi landasan perjuangan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat Tota Mapiha. (MB)








