Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

News

Dokumen Wilayah Adat Tota Mapiha Diserahkan ke Akademisi Uncen, Mubes I Direncanakan di Dogiyai

Etty Welerbadge-check


					Dokumen Wilayah Adat Tota Mapiha Diserahkan ke Akademisi Uncen, Mubes I Direncanakan di Dogiyai Perbesar

NABIRE – Tim Perumus Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Masyarakat Adat Tota Mapiha menyerahkan dokumen wilayah adat kepada tim akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Nabire, Jumat (14/11/2026).

Penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari proses kajian dan penyempurnaan draf hukum adat Masyarakat Tota Mapiha sebelum dibahas dan ditetapkan melalui forum musyawarah besar.

Ketua Tim Perumus Mubes, Osea Petege, mengatakan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah penting untuk menyempurnakan draf hukum adat agar dapat menjadi landasan penguatan kelembagaan masyarakat adat Tota Mapiha.

FGD yang mengusung tema “Penyampaian Hasil Review dan Penyempurnaan Draf Hukum Adat Masyarakat Tota Mapiha” itu dihadiri Tim Perumus Mubeslub Tota Mapiha dan lima akademisi dari Uncen Jayapura.

Tim akademisi tersebut terdiri atas Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, B.A., M.S.; Prof. Julius Ary Mollet, S.E., M.B.A., MTPev., Ph.D.; Prof. Dr. Samuel Piter Irab, S.K.M., M.P.H.; Dr. Drs. Yohannes Rahail, M.Kes.; serta Dr. Drs. Abdi Frank, M.Si.

Para akademisi dilibatkan untuk memberikan masukan, melakukan kajian ilmiah, dan menyempurnakan draf hukum adat agar tetap berlandaskan nilai-nilai budaya Tota Mapiha sekaligus dapat diselaraskan dengan kerangka hukum nasional.

Dokumen Memuat Sejarah dan Wilayah Adat

Dokumen yang diserahkan kepada tim akademisi memuat sejumlah informasi penting mengenai wilayah adat Tota Mapiha, di antaranya peta wilayah, sejarah, struktur pemerintahan adat, serta aturan-aturan adat yang selama ini hidup dan dipraktikkan masyarakat di wilayah Meepago.

Tim Perumus menilai dokumentasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya atas tanah, hutan, dan sumber daya alam.

“Ini bukan hanya soal dokumen. Ini soal pengakuan negara terhadap keberadaan kami sebagai masyarakat hukum adat yang sudah hidup ribuan tahun di tanah ini,” ujar salah satu anggota Tim Perumus di sela kegiatan.

Melalui FGD tersebut, Tim Perumus dan akademisi juga membahas penyelarasan nilai-nilai adat dengan ketentuan hukum nasional. Hasil kajian dan berbagai masukan akademis selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan draf sebelum dibawa ke forum musyawarah besar.

Mubes I Direncanakan di Dogiyai, Mubes II di Nabire

Dalam kesempatan yang sama, Tim Perumus menyampaikan tahapan lanjutan penguatan kelembagaan Masyarakat Adat Tota Mapiha melalui penyelenggaraan dua agenda musyawarah besar.

Musyawarah Besar Pertama (Mubes I) direncanakan berlangsung di Kabupaten Dogiyai. Forum tersebut akan membahas dan mengesahkan hasil penyempurnaan draf hukum adat, menetapkan struktur kelembagaan, serta merumuskan program kerja masyarakat adat ke depan.

Sementara itu, Musyawarah Besar Kedua (Mubes II) direncanakan berlangsung di Nabire, Papua Tengah. Nabire dipilih karena dinilai memiliki posisi strategis sebagai tempat pertemuan masyarakat adat dari berbagai wilayah Tota Mapiha, meliputi Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Nabire.

“Mubes I di Dogiyai untuk konsolidasi internal dan pengesahan. Mubes II di Nabire untuk konsolidasi lebih luas dan deklarasi politik adat Tota Mapiha,” jelas Tim Perumus.

Penguatan Identitas dan Perlindungan Hak Adat

Masyarakat Adat Tota Mapiha merupakan salah satu kelompok masyarakat adat di wilayah Meepago yang wilayah adatnya mencakup sebagian besar Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Nabire.

Penyusunan draf hukum adat dan pemetaan wilayah merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk memperkuat identitas, menjaga keberlangsungan budaya, serta memperjelas kedudukan dan hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan.

Keterlibatan akademisi Uncen diharapkan dapat membantu memastikan bahwa dokumen dan draf hukum adat disusun melalui kajian yang sistematis, tanpa mengabaikan nilai, sejarah, dan praktik adat yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu akademisi yang hadir menyampaikan kesediaan Uncen untuk mendampingi proses penyempurnaan tersebut.

“Kami dari Uncen siap mendampingi. Tugas kami adalah membantu merumuskan agar hukum adat ini kuat secara substansi dan bisa berdialog dengan hukum negara,” ujarnya.

Dengan penyerahan dokumen wilayah adat tersebut, proses penguatan kelembagaan Masyarakat Adat Tota Mapiha memasuki tahapan kajian akademik dan penyempurnaan draf hukum adat.

Tim Perumus berharap seluruh tahapan, mulai dari proses review akademik hingga pelaksanaan Mubes I di Dogiyai dan Mubes II di Nabire, dapat berjalan sesuai rencana sehingga menghasilkan dokumen hukum adat dan struktur kelembagaan yang menjadi landasan perjuangan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat Tota Mapiha. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Oknum Anggota DPRK Mimika Dilaporkan Dugaaan Lakukan KDRT Terhadap Istri 

16 November 2026 - 03:43 WIB

IMG 20261116 WA0025

Pimpin Apel, Pemkab Deiyai Sampaikan Belansungkawa Atas Meninggalnya Mantan Bupati 

16 November 2026 - 03:38 WIB

IMG 20261116 WA0021

Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp28 Miliar di KPU, Hampir 40 an Saksi Diperiksa dan Polda Papua Tengah Segera Hadirkan Saksi Ahli

16 November 2026 - 03:33 WIB

IMG 20261116 WA0006

Kapolda Jermias Rontini Ingatkan Pejabat Papua Tengah Hati-hati Kelola Uang Negara Khususnya dana OTSUS

16 November 2026 - 03:20 WIB

IMG 20261116 WA0005

Agus Sumule Tantang Wapres: Jangan Biarkan Masa Depan Papua Terus Terabaikan

16 November 2026 - 03:16 WIB

IMG 20261115 WA0120
Trending di News