TIMIKA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Senin (19/10/2026).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Mimika, Herry Onawame, mengatakan pendelegasian kewenangan perizinan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Ia menegaskan, pelayanan perizinan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, efektif, dan akuntabel, dengan pembagian kewenangan yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kabupaten Mimika memiliki berbagai potensi ekonomi yang perlu terus dikembangkan. Namun, potensi tersebut harus didukung oleh kebijakan yang tepat, kepastian hukum, kemudahan berusaha, pelayanan perizinan yang efektif, serta iklim investasi yang aman,” ujarnya.
FGD tersebut juga membahas forum konsultasi publik terkait pemberian fasilitas atau insentif penanaman modal serta penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Mimika Tahun 2026.
Herry berharap, kebijakan insentif investasi dapat menarik investor berkualitas, memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memberdayakan UMKM dan tenaga kerja lokal.
“Rencana yang baik harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dan kerja sama lintas sektor yang kuat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan rencana investasi yang terarah berdasarkan potensi unggulan daerah, didukung data akurat, pemerataan investasi, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, sinergi antara pendelegasian kewenangan, pemberian insentif, dan perencanaan investasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika yang inklusif dan berkelanjutan.
Herry mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat koordinasi guna mewujudkan iklim investasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mimika.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Diperlukan dukungan dunia usaha, antisipasi masyarakat, serta koordinasi yang kuat antara seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” pungkasnya. (Cr2)
