NABIRE — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kompetensi aparatur dalam penggunaan Microsoft Office bagi pengelola kepegawaian dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 5–6 Oktober 2026, tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP., M.M., mewakili Gubernur Papua Tengah, di Aula BKPSDM,
Bandara Lama, Nabire, Senin (5/10/2026).Bimtek ini menghadirkan Direktur Lembaga Best Computer Nabire, Alief Muhammad, S.Kom., sebagai narasumber tunggal. Ia memberikan materi kepada ratusan peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan keterampilan dalam mengoperasikan Microsoft Word dan Microsoft Excel.
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengatakan bahwa di era pelayanan publik berbasis digital, setiap ASN dituntut memiliki keterampilan dasar dalam mengoperasikan komputer atau laptop, terutama dalam penggunaan Microsoft Word dan Excel.
Menurutnya, kemampuan tersebut sangat penting untuk menunjang pekerjaan administrasi pemerintahan, mulai dari penyusunan naskah dinas, laporan, surat keputusan hingga proposal.
“Saya berharap dengan Bimtek ini, peserta dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja, terutama dalam pengolahan dokumen seperti naskah dinas, laporan, surat keputusan, dan proposal. Gunakan waktu ini untuk belajar dari narasumber yang membagikan ilmunya,” ujar Denci.
Ia mengakui bahwa setiap ASN memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda dalam mengenal teknologi komputer. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri.
Denci bahkan membagikan pengalaman pribadinya ketika pertama kali menjadi pegawai negeri pada 2004 di Inspektorat Kabupaten Nabire. Saat itu, ia mengaku belum memahami penggunaan komputer dan harus belajar secara mandiri di tempat penyewaan komputer atau rental.
“Walaupun kita tidak tahu, tapi jika kita rendah hati, percaya diri dan mau belajar, kita pasti bisa. Saya dulu saat pertama jadi pegawai negeri tahun 2004 di Inspektorat Kabupaten Nabire, saya tidak tahu tentang komputer. Tapi saya belajar di tempat rental sampai saya bisa,” tuturnya.
Lebih lanjut, Denci menegaskan bahwa penguasaan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendasar bagi ASN seiring penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital, serta integrasi layanan pemerintahan.
Ia menilai, digitalisasi administrasi tidak akan berjalan optimal tanpa didukung sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai dalam menggunakan perangkat dan aplikasi pendukung pekerjaan.
“Kita harus mengakui bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kesiapan SDM. Microsoft Office, baik itu Word maupun Excel adalah pilar dasar dari seluruh aktivitas administrasi dan pelaporan kedinasan kita sehari-hari. Suka tidak suka, harus kita kuasai,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial BKPSDM Papua Tengah, Ferdinand Somnaikubun, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa pelaksanaan bimtek dibagi menjadi dua materi utama selama dua hari.
Pada hari pertama, Senin (5/10/2026), peserta mendapatkan materi penggunaan Microsoft Word. Selanjutnya, pada hari kedua, Selasa (6/10/2026), peserta akan mempelajari penggunaan Microsoft Excel.
Ferdinand berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut secara maksimal dengan aktif bertanya, berdiskusi, dan mempraktikkan materi yang disampaikan narasumber.
“Jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan mempraktikkan langsung seluruh materi yang diberikan oleh narasumber kita,” ujarnya.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala bidang dan kepala subbidang di lingkungan BKPSDM Provinsi Papua Tengah.
Melalui kegiatan ini, BKPSDM Papua Tengah diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi ASN, khususnya dalam pengelolaan administrasi berbasis komputer, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan berkualitas. (MB)
