JAYAPURA — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Senin (5/10/2026). Kunjungan tersebut membahas evaluasi realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Papua.
Kunjungan kerja yang berlangsung di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua tersebut merupakan bagian dari agenda Komite IV DPD RI dalam rangka koordinasi dan penguatan mitra strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan TKD dan Dana Otsus di Papua.
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Papua memaparkan perkembangan penyaluran TKD hingga 30 September 2026. Berdasarkan data DJPb, realisasi TKD di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua telah mencapai Rp29,09 triliun atau 73,40 persen dari total pagu Rp39,64 triliun. Namun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 5,47 persen secara year-on-year (YoY).
Dari sejumlah komponen TKD, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 81,66 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) 80,53 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 78,49 persen, Dana Otsus 58,31 persen, DAK Fisik 49,04 persen, dan Dana Desa 50,76 persen. Data tersebut menunjukkan masih adanya komponen transfer yang membutuhkan percepatan realisasi, terutama DAK Fisik dan Dana Desa.
Dana Otsus Jadi Perhatian
Dana Otsus menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Komite IV DPD RI bersama Kanwil DJPb Papua. Dalam paparan DJPb, hingga 30 September 2026 realisasi TKD untuk komponen terkait Otsus tercatat Rp7,82 triliun atau 77,29 persen dan tumbuh 6,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
DJPb menilai percepatan realisasi Dana Otsus tetap diperlukan agar dana tersebut dapat semakin optimal mendukung pembangunan sumber daya manusia, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
Dalam TOR kunjungan kerja, Komite IV DPD RI juga menekankan bahwa Dana Otsus bukan hanya sumber pembiayaan tambahan, tetapi merupakan instrumen afirmatif untuk menjawab kekhususan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Karena itu, penggunaannya diharapkan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat dan dampak pembangunan yang terukur.
DAK Fisik Masih Rendah
Selain Dana Otsus, rendahnya realisasi DAK Fisik menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Berdasarkan paparan Kanwil DJPb Papua, sejumlah kendala yang memengaruhi realisasi DAK Fisik antara lain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran yang mendekati batas waktu, proses pengadaan barang dan jasa yang belum selesai sesuai jadwal, serta tertundanya pelaksanaan pekerjaan fisik akibat keterlambatan perencanaan dan pengadaan.
Faktor sumber daya manusia operator pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas pengelolaan proyek, serta pengawasan pada sebagian pemerintah daerah juga menjadi tantangan dalam mempercepat realisasi DAK Fisik.
Kondisi geografis Papua turut menjadi perhatian. Wilayah yang luas, karakter pegunungan dan kepulauan, keterbatasan konektivitas, serta tingginya biaya logistik pembangunan dinilai memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program yang bersumber dari TKD.
Dorong Penguatan Tata Kelola
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga diarahkan pada pentingnya memperkuat monitoring dan evaluasi TKD serta Dana Otsus. Evaluasi tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang telah disalurkan atau terserap, tetapi juga harus melihat kualitas belanja, pencapaian output, serta dampak pembangunan bagi masyarakat.
Kanwil DJPb Papua menyebutkan sejumlah langkah adaptif yang telah dilakukan, antara lain inovasi penyaluran seperti skema direct-to-recipient untuk DAK Nonfisik, relaksasi persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta pendampingan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) Otsus.
DJPb juga menekankan pentingnya penguatan tiga pilar dalam mengoptimalkan pengelolaan TKD dan Dana Otsus, yakni asistensi dan pendampingan intensif, integrasi dan interoperabilitas sistem, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas.
Sementara itu, Komite IV DPD RI menilai pelaksanaan TKD dan Dana Otsus di Papua perlu terus diarahkan agar selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Pengelolaan transfer fiskal juga perlu memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara anggaran, program, hasil pembangunan, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan menghasilkan masukan dan rekomendasi bagi DPD RI dalam memperkuat kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya agar TKD dan Dana Otsus semakin efektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
