JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengapresiasi rencana pemerintah membuka rekening bagi sekitar 200 juta masyarakat Indonesia dengan memberikan dana awal Rp50 ribu.
Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi, menilai program tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses perbankan.
Namun, Nawardi meminta pemerintah tidak hanya melibatkan bank-bank besar, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.
“Program ini harus dirancang untuk memperkuat, bukan melemahkan BPD,” kata Nawardi di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu, BPD selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah serta memiliki jaringan yang dekat dengan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar sebagian anggaran program yang diperkirakan mencapai Rp11 triliun dapat dialokasikan untuk memperkuat likuiditas BPD.
Nawardi juga menilai keterlibatan BPD dapat membantu menggerakkan ekonomi daerah, termasuk memperluas pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif.
“Ini bukan hanya soal membuka rekening, tetapi juga bagaimana memastikan manfaat program dirasakan masyarakat di daerah. Penguatan BPD menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan rencana memberikan dana awal Rp50 ribu untuk rekening masyarakat yang dibuka melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pembukaan rekening tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 200 juta penduduk dan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
