JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa jurnalis memiliki peran strategis dalam menjaga kebenaran di tengah arus informasi yang semakin cepat dan tidak selalu terverifikasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 yang berlangsung di kawasan Car Free Day, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (3/5/2026).
Menurut Meutya, era digital saat ini menghadirkan tantangan besar bagi dunia jurnalistik, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan penyampaian informasi dan akurasi.
“Ini era di mana informasi sangat cepat dan sangat banyak, serta banyak yang belum melalui verifikasi yang baik karena orang berkejar-kejaran dengan waktu,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dalam kondisi tersebut, insan pers harus tetap menjaga nilai dan manfaat berita bagi publik. Orientasi utama jurnalistik, kata dia, harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Pada dasarnya kita membuat berita untuk manfaat banyak orang, bukan untuk mudarat orang banyak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa penyampaian informasi yang benar merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Dalam hal ini, pemerintah dan insan pers memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan kualitas informasi di ruang publik tetap terjaga.
“Informasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Namun, yang dimaksud sebagai bagian dari HAM adalah informasi yang benar,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam praktik siaran langsung, baik di media konvensional maupun media digital, yang memiliki potensi besar dalam menyebarkan informasi secara cepat.
“Saat ini banyak siaran langsung, tidak hanya di televisi, tetapi juga di media baru. Kami menitipkan kepada pihak yang menyampaikan pernyataan secara cepat untuk tetap menjaga semangat menyampaikan hal-hal yang benar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, menilai bahwa di tengah ledakan informasi yang tidak terelakkan, kebutuhan masyarakat terhadap pers berkualitas justru semakin meningkat.
“Ketika terjadi ledakan informasi, itu memang suatu hal yang tidak bisa ditolak. Namun, kebutuhan masyarakat terhadap pers yang berkualitas saat ini semakin dirasakan,” ujarnya.
Menurut Komarudin, saat ini mulai muncul kesadaran publik untuk menyeimbangkan konsumsi media sosial dengan kebutuhan akan informasi yang dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pers profesional tetap relevan di tengah perkembangan teknologi digital.
“Ada kesadaran antara kebutuhan menikmati media sosial dan kesadaran mencari berita yang berkualitas yang kini semakin muncul,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pers nasional dalam kerangka kebebasan pers yang bertanggung jawab.
“Kebebasan pers yang bertanggung jawab dibutuhkan masyarakat saat ini dan peran Dewan Pers bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pers di Indonesia,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir mendampingi Menkomdigi antara lain Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya serta Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto. (MB)
