NABIRE – Tekanan publik terhadap penanganan konflik di Papua Tengah terus menguat. Ribuan mahasiswa, pelajar, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat dari berbagai wilayah turun ke jalan menggelar aksi damai di Karang Pasar hingga depan Kantor DPR Papua Tengah, Nabire, Senin (27/4/2026).
Aksi ini menjadi refleksi kegelisahan masyarakat atas situasi sosial yang memburuk di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Puncak dan Dogiyai, serta insiden kemanusiaan yang menewaskan sedikitnya 10 warga sipil di Distrik Kemburu.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera menarik pasukan militer dari wilayah sipil di Papua. Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam kematian warga sipil secara transparan dan adil.
DPR Papua Tengah: “Kami Rumah Aspirasi Rakyat”
Usai aksi, anggota DPR Papua Tengah dari daerah pemilihan Kabupaten Puncak, Anis Labene, menegaskan bahwa lembaga legislatif terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tugas kami untuk menerima setiap demonstrasi maupun aspirasi masyarakat. DPR adalah rumah rakyat, tempat masyarakat menyampaikan suara mereka,” ujarnya kepada awak media.
Namun, ia juga menekankan bahwa DPR memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan.
“Kami punya batas kewenangan. Semua aspirasi yang masuk kami tindak lanjuti dan sampaikan kepada pihak yang berkompeten, termasuk pemerintah pusat dan aparat keamanan. Ini membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor,” jelasnya.
Mekanisme DPR: Dari Aspirasi ke Tingkat Nasional
Menurut Anis, DPR Papua Tengah selama ini telah menempuh berbagai langkah dalam merespons konflik di wilayah pegunungan, termasuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk kasus pengungsi di Intan Jaya dan Puncak.
Pansus tersebut melakukan kerja lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari masyarakat terdampak, menyusun kajian komprehensif, lalu meneruskan hasilnya ke DPR RI dan DPD RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tingkat nasional.
Langkah serupa, kata dia, berpotensi kembali ditempuh untuk menindaklanjuti aspirasi terbaru terkait konflik di Kemburu.
Sorotan Dugaan Pelanggaran HAM dan Krisis Pengungsi
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM yang terus berulang dalam konflik bersenjata di Papua Tengah. Mereka mendesak pembentukan pansus investigatif untuk memastikan adanya penyelidikan independen.
Selain itu, kondisi pengungsi menjadi perhatian serius. Massa menuntut pemerintah segera:
* Menyediakan tempat penampungan layak
* Menjamin akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi
* Membuka layanan kesehatan di lokasi pengungsian
Situasi ini dinilai mendesak karena berpotensi berkembang menjadi krisis kemanusiaan jika tidak ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
Aksi Diwarnai Insiden Perusakan
Meski berlangsung damai, aksi tersebut sempat diwarnai insiden perusakan fasilitas di lingkungan Kantor DPR Papua Tengah. Beberapa bagian gedung dan kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan.
Menanggapi hal itu, Anis Labene menyampaikan kekecewaannya.
“Kami sangat terbuka menerima aspirasi, tetapi kami juga kecewa karena ada perusakan fasilitas kantor dan kendaraan. Ini tidak kita harapkan terjadi,” tegasnya.
Ia mengimbau agar masyarakat, khususnya mahasiswa, tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
“Kalau aksi dilakukan secara tertib, maka tujuan penyampaian aspirasi bisa tercapai dengan baik. Tetapi jika disertai tindakan anarkis, justru akan merugikan semua pihak,” katanya.
Komitmen Tindak Lanjut dan Koordinasi Lintas Lembaga
DPR Papua Tengah, lanjut Anis, tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan. Koordinasi akan dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua dan instansi terkait lainnya.
“Kami siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara maksimal,” pungkasnya.
Tekanan Publik Tak Surut
Aksi ini menandai meningkatnya konsolidasi masyarakat sipil di Papua Tengah dalam menuntut keadilan dan perlindungan bagi warga sipil di wilayah konflik. Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini akan terus dikawal hingga ada langkah nyata dari pemerintah pusat.
Di tengah dinamika tersebut, satu pesan utama mengemuka: masyarakat tidak hanya menuntut keamanan, tetapi juga keadilan dan penghormatan terhadap ruang hidup sipil. (MB)
