TIMIKA – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, secara tegas mengklarifikasi beredarnya video provokatif yang menyeret namanya dan dinilai memuat informasi tidak benar.
Klarifikasi tersebut disampaikan pada Minggu (12/4/2026), menanggapi pernyataan sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok dari kubu Dang-Wamang yang disampaikan melalui video oleh
Nagatione Yolemal bersama kelompoknya.
Dalam video tersebut, kata Nenu, dirinya dituding sebagai penyebab berbagai persoalan. Pernyataan itu disampaikan dalam bahasa suku Damal dan dinilai berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Saya menegaskan bahwa informasi provokatif yang disampaikan melalui video tersebut tidak benar. Saya mengimbau masyarakat Kabupaten Puncak dan Mimika agar tidak mudah terprovokasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kehadiran pemerintah, baik dari Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Puncak, maupun Kabupaten Mimika, selama ini bertujuan untuk meredam konflik dan mendamaikan masyarakat yang terlibat perang suku di Kwamki Narama.
Menurutnya, konflik yang berlangsung sejak 2025 hingga 2026 tersebut telah ditangani melalui pendekatan adat. Kedua belah pihak telah dipertemukan dan sepakat berdamai, termasuk menjalankan proses adat seperti pembayaran denda (bayar kepala).
“Secara adat, persoalan ini sudah diselesaikan. Pemerintah juga telah menegaskan agar tidak ada lagi perang suku di kemudian hari,” jelasnya.
Namun demikian, ia menyayangkan adanya pernyataan dari kelompok tertentu yang justru mengancam akan kembali melakukan aksi kekerasan apabila aparat keamanan masuk ke wilayah tersebut.
Selain itu, muncul pula tudingan yang menyebut seluruh konflik sebagai akibat dari dirinya selaku Pj Sekda Puncak.
Menanggapi hal tersebut, Nenu menegaskan bahwa perang suku tidak memberikan manfaat, bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Ia menyebutkan, konflik di Kwamki Narama telah menyebabkan sedikitnya 11 orang meninggal dunia.
“Pemerintah hadir untuk mendamaikan, bukan memprovokasi. Jangan ada lagi korban akibat konflik,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas oknum penyebar informasi hoaks tersebut dan telah melaporkannya secara resmi kepada aparat kepolisian, termasuk Polda Papua Tengah dan Polres Mimika.
“Kami meminta aparat untuk segera menindak oknum yang menyebarkan informasi tidak benar karena dapat memancing emosi masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik baru,” ujarnya.
Atas kejadian ini, Nenu mengaku dirugikan secara pribadi maupun sebagai pejabat daerah karena nama baiknya tercemar.
Ia kembali mengimbau masyarakat agar tidak mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, serta tidak terlibat dalam aksi kekerasan.
“Mari kita jaga situasi tetap aman dan damai. Pemerintah dan aparat keamanan sudah melarang perang suku dalam bentuk apa pun. Proses adat silakan berjalan, tetapi tidak boleh ada konflik susulan,” katanya.
Ia menambahkan, stabilitas keamanan sangat penting agar aktivitas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dapat berjalan dengan baik.
“Jangan sebarkan informasi yang dapat membuat masyarakat resah. Mari bersama-sama menjaga kedamaian,” tutupnya.
Kehadiran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak dan pihak keamanan di Kwamki Narama agar masyarakat tidak lagi merasa takut untuk beraktifitas seperti biasa. (Etty)
