TIMIKA — Bupati Mimika Johannes Rettob secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Aula Kantor Bappeda Mimika, Kamis–Jumat (26–27/3/2026).
Pembukaan forum turut dihadiri Kepala Bappeda Septinus Timang serta Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme.
Mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik”, forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat kampung dan distrik dengan prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa forum perangkat daerah bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk memastikan arah pembangunan yang tepat sasaran.
“Ini bukan sekadar rutinitas administrasi, tetapi forum strategis untuk menyinkronkan usulan Musrenbang dengan prioritas kebijakan daerah,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan lima penekanan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pertama, fokus pada program prioritas yang selaras dengan visi misi RPJMD 2025–2029 serta berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dari kampung hingga kota.
Kedua, memperkuat sinergi dan kolaborasi antar OPD dengan menghilangkan ego sektoral agar anggaran yang terbatas dapat memberikan hasil maksimal.
Ketiga, mendorong inovasi pelayanan publik yang mampu mempermudah akses masyarakat.
Keempat, responsif terhadap aspirasi masyarakat dengan tetap mengedepankan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Kelima, setiap program harus berorientasi pada hasil dengan indikator yang jelas, terukur, serta dapat dievaluasi dampaknya.
“Ke depan tantangan semakin berat. Saya menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja. Mari kita pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Mimika,” tegasnya.
Bupati berharap melalui forum ini dapat dihasilkan kesepakatan program yang berkualitas, realistis, serta berorientasi pada kemajuan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal, termasuk pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Selain itu, digitalisasi layanan publik menjadi fokus utama guna menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien di tengah perkembangan zaman.
Kegiatan Forum Perangkat Daerah tahun 2026 juga dihadiri Forkopimda, para Kepala OPD, Kepala-Kepala Distrik, operator. (Etty)
