MIMIKA – Menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Indonesia Timur (KIMIT) di Jakarta, Ketua DPD KNPI Kabupaten Mimika, Awen Magai, angkat bicara.
Aksi yang menuntut Kemendagri dan Kejagung mengusut dugaan pengendapan dana Rp 2,4 triliun dan TPPU Bupati Mimika tersebut dinilai Awen Magai sarat akan kepentingan dan tidak murni mewakili suara pemuda atau mahasiswa Timur.
“Kami menyikapi hal ini dengan tegas. Pertanyaan kami, mahasiswa yang mana ini? Jangan seenaknya mengatasnamakan mahasiswa Indonesia Timur,” tegas Awen Magai dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).
Awen Magai, yang mewakili organisasi kepemudaan terbesar di Mimika, meminta agar kelompok tersebut tidak menggeneralisasi dan membawa-bawa nama “Mahasiwa Timur” secara khusus Mahasiswa Mimika untuk kepentingan yang tidak jelas.
“Kami di Mimika juga pemuda dan mahasiswa, kami lebih paham kondisi daerah kami. Jika memang ada masalah, kami yang pertama bersuara, tapi harus jelas datanya,” tambahnya.
Awen Magai menekankan bahwa di era keterbukaan informasi, setiap warga negara memang berhak menyuarakan pendapat. Namun, ia menyayangkan jika aksi tersebut hanya didasari oleh asumsi tanpa bukti yang valid.
“Silakan menuntut, itu hak. Tapi menuntut itu harus dengan bukti. Bawa datanya, tunjukkan faktanya. Jangan hanya berkoar-koar di Jakarta berdasarkan ‘dugaan’ atau ‘katanya’. Ini negara hukum,” ujar Awen.
Ia meminta KIMIT untuk membuka data valid yang mereka miliki ke publik atau langsung membawanya ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika memang serius, bukan sekadar membuat kegaduhan di ibu kota.
Lebih lanjut, Awen Magai menghimbau agar isu ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa segelintir oknum memanfaatkan para mahasiswa tersebut untuk tujuan politik sesaat.
“Jangan ada politik yang mempengaruhi ini. Kami melihat ada segelintir oknum yang sengaja memanfaatkan adik-adik mahasiswa ini untuk membuat gaduh,” ungkapnya.
Ia menilai, momentum ini sengaja diciptakan untuk mendiskreditkan kepemimpinan di Mimika dan mengganggu stabilitas daerah.
“Energi kita seharusnya habis untuk membangun Mimika, bukan untuk saling menjatuhkan dengan isu yang belum tentu benar. KNPI Mimika meminta semua pihak menahan diri dan menggunakan jalur yang konstitusional, bukan jalur opini,” pungkas Awen Magai.
