NABIRE — Dewan Adat Mee-Pago Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk mendukung sekaligus terlibat langsung dalam pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Papua Tengah.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Adat Mee-Pago, Wolter Belau, dalam kegiatan bertajuk “Sinergitas Masyarakat Adat Mee-Pago Papua Tengah Bersatu Mendukung Program Strategis Nasional Menuju Papua Tengah Aman, Damai, dan Sejahtera” yang berlangsung di Auditorium RRI Nabire, Senin (13/10/2025).
Dalam keterangan usai kegiatan, Wolter menegaskan bahwa masyarakat adat bukan hanya mendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga ingin ikut berperan aktif dalam setiap program pembangunan.
“Kami tidak hanya mendukung, tapi juga ikut ambil bagian dan berperan aktif. Tugas Dewan Adat ada tiga, yakni kemanusiaan, tanah, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Menurutnya, setiap program pemerintah yang menyentuh lahan adat harus melalui koordinasi dan kesepakatan dengan pemilik tanah.
“Kami tidak melarang pembangunan, tapi pemerintah perlu berkoordinasi dengan masyarakat adat. Karena sebelum negara berdiri, Tuhan sudah menempatkan suku-suku untuk mengelola alamnya,” tambah Wolter.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti perlunya jaminan hukum bagi lembaga adat, agar keberadaan dan perannya diakui secara resmi oleh pemerintah.
“Kalau Kementerian Dalam Negeri atau Kemenkumham belum bisa, maka Gubernur Papua Tengah perlu menerbitkan SK pengakuan terhadap Dewan Adat Papua sebagai mitra kerja resmi pemerintah,” tegasnya.
Wolter Belau menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh masyarakat adat untuk menjaga perdamaian dan mendukung pembangunan Papua Tengah yang aman dan sejahtera.
“Kerinduan masyarakat untuk hidup aman dan damai sudah lama ada. Sekarang waktunya pemerintah dan masyarakat adat bekerja bersama agar kedamaian itu benar-benar terwujud,” pungkasnya. (MB)
