JAKARTA – Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Bantuan Gizi Nasional (BGN) agar berjalan aman, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat Papua Tengah.
Dalam buku terbarunya berjudul “Mengawal Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Bantuan Gizi Nasional (BGN) untuk Generasi Emas Papua Tengah”, Wilhelmus menilai bahwa program tersebut merupakan investasi strategis jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul di Tanah Papua.
“Program MBG dan BGN bukan hanya kegiatan sosial, tetapi investasi untuk masa depan bangsa. Generasi emas Indonesia lahir dari piring makanan yang bergizi,” tulis Wilhelmus dalam pengantarnya.
Papua Tengah Hadapi Krisis Gizi
Wilhelmus menyoroti bahwa Papua Tengah menjadi salah satu wilayah dengan tantangan gizi paling serius di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di wilayah ini masih di atas 30 persen.
Selain stunting, masyarakat Papua Tengah juga menghadapi masalah underweight, wasting, dan anemia yang menunjukkan adanya tiga beban malnutrisi sekaligus.
Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta tingginya harga bahan pokok menjadi kendala utama pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Selain itu, perubahan pola konsumsi dari pangan lokal seperti ubi jalar dan sagu ke makanan instan yang miskin gizi turut memperburuk situasi.
“Pergeseran budaya konsumsi ini perlu dikoreksi. Kita harus mengembalikan pangan lokal sebagai sumber utama gizi anak-anak Papua,” tegasnya. Sabtu, (11/10/2025)
Strategi Berbasis Kearifan Lokal
Dalam buku tersebut, Wilhelmus Pigai menawarkan berbagai strategi implementasi program MBG yang berakar pada kearifan lokal, antara lain:
- Integrasi pangan lokal dalam menu sekolah, seperti ubi jalar, keladi, dan sagu.
- Edukasi gizi di sekolah, termasuk kegiatan kebun pangan dan pembelajaran pola makan sehat.
- Kolaborasi multi-pihak antara pemerintah daerah, tokoh adat, gereja, dan orang tua.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan distribusi dan transparansi laporan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dapur sekolah, audit independen, serta keterlibatan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.
Tahapan Implementasi 2024–2029
Wilhelmus merinci bahwa peta jalan pelaksanaan MBG di Papua Tengah dibagi menjadi tiga tahap:
- Tahap 2024–2025: Sosialisasi program, pelatihan tenaga dapur, dan pembangunan dapur sederhana berbasis lokal.
- Tahap 2026–2027: Implementasi penuh di seluruh sekolah dasar serta integrasi dengan program penurunan stunting.
- Tahap 2028–2029: Perluasan ke tingkat SMP dan evaluasi menyeluruh untuk keberlanjutan program.
Tugas Moral dan Politik
Sebagai Anggota DPD RI yang kini tergabung dalam Komite III—membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial—Wilhelmus Pigai menilai pengawalan terhadap program MBG adalah tanggung jawab moral sekaligus politik.
“Ini bukan hanya soal program, tapi soal masa depan anak-anak Papua Tengah. Tugas kita memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena kekurangan gizi,” ujarnya.
