Oleh: Martinus Nakapa, S.IP
Keamanan dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Paniai merupakan tanggung jawab bersama, terutama pemerintah daerah, lembaga legislatif, aparat keamanan, serta seluruh unsur masyarakat. Di tengah situasi kehadiran pasukan TNI non-organik atau satuan yang berada dalam penugasan tertentu, masyarakat berhak mempertanyakan: Apakah rakyat Paniai benar-benar merasa aman, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan keamanan tersebut
Pertanyaan ini bukan untuk menciptakan ketakutan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan rakyat, perlindungan hak masyarakat adat, dan pentingnya mengambil langkah bijaksana sebelum terjadi persoalan yang dapat merugikan masyarakat.
1. Memahami Status dan Mekanisme Penugasan TNI Non-Organik
Kehadiran pasukan TNI non-organik di suatu wilayah harus dipahami berdasarkan status penugasan, mekanisme komando, dasar hukum, serta tujuan operasi yang jelas. Dalam penugasan tertentu, pasukan dapat berada dalam mekanisme Bawah Kendali Operasi (BKO) atau bentuk penugasan lainnya
Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Paniai perlu memahami secara jelas dasar penugasan, status keberadaan, ruang lingkup tugas, serta mekanisme koordinasi pasukan yang berada di wilayah Paniai.
Bupati, DPR, serta unsur TNI di wilayah Kabupaten Paniai perlu mengambil langkah-langkah yang bijaksana, terbuka, dan terukur. mengenai status maupun tugas aparat menimbulkan keresahan, ketakutan, dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2. Mengedepankan Koordinasi dan Menghormati Masyarakat Adat
Dalam setiap pelaksanaan tugas di wilayah penugasan, koordinasi antarinstansi dan penghormatan terhadap masyarakat setempat merupakan hal yang sangat penting. Aparat harus memperhatikan prosedur, ketentuan hukum, komunikasi dengan aparat kewilayahan, serta menghormati tokoh adat, tokoh masyarakat
Kabupaten Paniai merupakan wilayah yang memiliki masyarakat adat, hak ulayat, dusun, kebun, hutan, dan sumber kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat sebagai pemilik wilayah dan sumber kehidupan harus memperoleh rasa aman, bukan justru hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, pimpinan wilayah Kabupaten Paniai, baik eksekutif, legislatif, aparat keamanan, maupun para pemimpin masyarakat adat, perlu membangun komunikasi dan koordinasi bersama.
Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan bahwa keberadaan pasukan tertentu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penugasan, menimbulkan keresahan, atau berpotensi mengganggu keamanan masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi secara resmi dan menyeluruh. Langkah penarikan, rotasi, atau pengembalian pasukan ke satuan asal dapat dipertimbangkan melalui mekanisme dan kewenangan yang sah.
3. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perlindungan Masyarakat
Setiap aparat negara, termasuk anggota TNI yang bertugas di wilayah mana pun, wajib menjunjung tinggi hukum, disiplin, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam pelaksanaan tugas keamanan, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas. Masyarakat tidak boleh menjadi korban tindakan sewenang-wenang, intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang melanggar hukum.
Apabila terdapat pelanggaran hukum atau HAM oleh personel aparat, dugaan tersebut harus ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, dan tidak boleh pula seseorang dinyatakan bersalah tanpa proses pemeriksaan yang adil.
Pemerintah daerah, DPR, TNI, dan Polri harus hadir sebagai institusi yang memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa aman kepada rakyat.
4. Langkah Bijaksana Sebelum Terjadi Persoalan
Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi korban, konflik, atau persoalan serius baru kemudian mengambil tindakan. Pencegahan harus menjadi prioritas utama.
Ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan:
Dialog terbuka: Pemerintah daerah, DPR, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat perlu duduk bersama membahas situasi keamanan secara terbuka.
Evaluasi penugasan: Meminta penjelasan mengenai status, tujuan, masa penugasan, serta evaluasi keberadaan pasukan TNI non-organik di wilayah Paniai.
Perlindungan masyarakat adat: Memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas di dusun, kebun, hutan, dan wilayah adat tanpa rasa takut.
Pengawasan dan penegakan hukum: Menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran secara profesional, adil, dan transparan.
Pertimbangan rotasi atau penarikan: Jika berdasarkan evaluasi dan kewenangan yang sah dinilai perlu, pemerintah dan unsur komando terkait dapat membahas rotasi, pengurangan, atau penarikan pasukan dari wilayah penugasan.
Pencegahan konflik: Mengutamakan pendekatan dialog, komunikasi, dan penyelesaian masalah secara damai agar tidak terjadi ketegangan yang merugikan masyarakat.
5. Rakyat Paniai Harus Menjadi Prioritas
Keamanan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya aparat yang berada di suatu wilayah. Keamanan yang sesungguhnya adalah ketika rakyat dapat bekerja, berkebun, bersekolah, beribadah, bepergian, dan hidup di tanah adatnya dengan tenang tanpa dihantui rasa takut.
Bupati sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pihak yang berwenang. DPR memiliki tanggung jawab pengawasan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. TNI dan Polri memiliki tanggung jawab menjalankan tugas sesuai hukum, menjaga keamanan, dan menghormati hak-hak warga sipil.
Semua pihak harus bekerja bersama, bukan saling mengabaikan. Jangan biarkan masyarakat adat menjadi pihak yang menanggung dampak dari ketidakjelasan kebijakan, lemahnya koordinasi, ataupun kegagalan mengambil langkah pencegahan.
PENUTUP
Paniai membutuhkan keamanan yang menghadirkan ketenangan, bukan ketakutan. Kehadiran aparat negara seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat sebagai pemilik dusun, tanah, dan wilayah kehidupannya.
Bupati, DPR, TNI, dan Polri perlu membaca situasi dengan hati-hati, mendengar suara rakyat, serta mengambil keputusan yang bijaksana, tegas, dan berdasarkan hukum.
Jangan menunggu persoalan terjadi baru mengambil langkah. Keselamatan rakyat, perlindungan masyarakat adat, dan penghormatan terhadap HAM harus menjadi prioritas hari ini
Rakyat Paniai berhak hidup aman, damai, dan bermartabat di tanahnya sendiri. (**)











