Oleh : Selpius Bobii
Eks Tapol Papua
Nabire, 10 November 2026
Sepuluh November bukan hanya momentum untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa Indonesia. Bagi masyarakat Papua, tanggal ini juga menyimpan catatan sejarah kelam tentang penculikan dan pembunuhan salah satu tokoh penting Papua, Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua (PDP).
Theys Hiyo Eluay diculik pada Sabtu malam, 10 November 2001, setelah menghadiri acara peringatan Hari Pahlawan di Markas Kopassus di Hamadi, Jayapura. Dalam perjalanan pulang menuju Sentani, ia dilaporkan menjadi korban penculikan di kawasan Skyline, Jayapura.
Pada 11 November 2001, jenazah Theys ditemukan di dalam mobilnya yang terperosok ke jurang di kawasan Koya, Distrik Muara Tami, Jayapura. Sementara itu, sopirnya, Aristoteles Masoka, dilaporkan hilang dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah politik dan penegakan hak asasi manusia di Papua.
Hasil proses peradilan militer pada 2003 menyatakan tujuh anggota Kopassus bersalah terkait kasus pembunuhan Theys. Salah satu yang diproses adalah Letkol Inf. Hartomo, yang saat itu menjabat sebagai komandan satuan terkait.
Namun, hingga kini, peristiwa tersebut masih menyisakan pertanyaan besar, terutama mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dan bagaimana pengungkapan kasus tersebut dapat memberikan keadilan secara menyeluruh bagi keluarga korban dan masyarakat Papua.
Theys dan Perjuangan Politik Papua
Theys Hiyo Eluay bukan sekadar tokoh masyarakat biasa. Ia merupakan tokoh adat sekaligus figur politik yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika perjuangan masyarakat Papua.
Sebagai Ketua Presidium Dewan Papua, Theys menjadi salah satu tokoh sentral dalam menyuarakan aspirasi politik Papua melalui jalur dialog, pertemuan, dan pendekatan adat.
Pada 1999, ia turut mengambil peran dalam dinamika gerakan politik Papua yang memperjuangkan penentuan masa depan Papua.
Posisi politik Theys ketika itu berhadapan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Ia secara terbuka menyuarakan aspirasi politik yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk penolakannya terhadap penyelesaian persoalan Papua melalui kerangka Otonomi Khusus.
Karena itu, kematiannya tidak dapat dipisahkan dari konteks ketegangan politik antara pemerintah pusat dan berbagai kelompok masyarakat Papua pada masa tersebut.
Tragedi Theys dan Pengesahan UU Otsus Papua
Ada satu fakta sejarah yang tidak dapat diabaikan. Theys Hiyo Eluay meninggal dunia pada 10 November 2001, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disahkan dan diundangkan pada 21 November 2001.
Jarak waktu sebelas hari antara kematian Theys dan pengesahan UU Otsus Papua menjadi bagian penting dalam membaca sejarah politik Papua pada masa itu.
Bagi saya, kedekatan waktu kedua peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang situasi politik yang sedang berlangsung saat itu.
Apakah pembunuhan Theys memiliki hubungan dengan kepentingan politik menjelang pemberlakuan Otonomi Khusus Papua?
Apakah aspirasi politik yang diperjuangkannya menjadi salah satu faktor yang membuat keberadaannya dipandang sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penelitian sejarah, pengungkapan fakta, dan proses hukum yang transparan.
Saya memandang kematian Theys sebagai tragedi yang tidak boleh dilepaskan dari konteks perjuangan politik Papua. Namun, dugaan bahwa pembunuhan tersebut sengaja dilakukan untuk memuluskan pengesahan UU Otsus harus tetap ditelusuri dan dibuktikan melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Otsus Papua: Antara Harapan dan Kenyataan
Ketika UU Otsus Papua diberlakukan, masyarakat Papua dihadapkan pada harapan besar mengenai perubahan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Otonomi Khusus dipromosikan sebagai kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi Orang Asli Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.
Namun, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaannya, muncul berbagai pertanyaan kritis mengenai sejauh mana tujuan tersebut benar-benar terwujud.
Apakah Orang Asli Papua sudah menjadi tuan di atas tanah leluhurnya sendiri?
Apakah dana Otsus telah memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat di kampung-kampung?
Apakah pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat adat sudah berjalan sesuai tujuan kebijakan tersebut?
Pertanyaan ini penting karena keberhasilan Otsus tidak semestinya hanya diukur melalui besarnya anggaran, jumlah program pemerintah, atau banyaknya lembaga dan jabatan yang dibentuk.
Keberhasilan harus dilihat dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Papua, terutama masyarakat adat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Dalam pandangan saya, pelaksanaan Otsus selama ini masih menyisakan ketimpangan. Ada kelompok elite yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kebijakan, sementara sebagian masyarakat di akar rumput masih berhadapan dengan kemiskinan, keterbatasan pelayanan publik, dan persoalan hak atas tanah adat.
Kritik ini perlu dijawab dengan data terbuka mengenai pengelolaan dana Otsus, penerima manfaat, capaian pembangunan, serta pemerataan pelayanan publik.
Pemekaran Wilayah dan Masa Depan Orang Asli Papua
Pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten juga menjadi bagian dari dinamika kebijakan pemerintahan di Tanah Papua.
Pemerintah menyampaikan bahwa pemekaran bertujuan mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun, di tengah kebijakan tersebut, masyarakat adat juga memiliki kekhawatiran mengenai perubahan penguasaan tanah, tekanan terhadap sumber daya alam, perpindahan penduduk, dan posisi Orang Asli Papua dalam kehidupan ekonomi serta pemerintahan.
Pemekaran wilayah seharusnya tidak hanya dipandang dari bertambahnya jumlah provinsi, kabupaten, kantor pemerintahan, dan jabatan birokrasi.
Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat adat memperoleh perlindungan atas tanah dan wilayah adatnya, memiliki kesempatan ekonomi yang adil, serta tidak tersisih dalam proses pembangunan.
Jangan sampai pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru menciptakan persoalan baru bagi masyarakat pemilik tanah adat.
Karena itu, perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua harus diwujudkan melalui kebijakan yang dapat diukur dan diawasi masyarakat.
21 November: Momentum Evaluasi Otsus Papua
Pada 21 November 2026, masyarakat Papua kembali berada pada momentum untuk mengingat pengesahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Menurut saya, tanggal tersebut seharusnya tidak hanya diperingati melalui seremoni pemerintahan. Lebih dari itu, perlu ada ruang evaluasi terbuka mengenai perjalanan Otsus selama lebih dari dua dekade.
Majelis Rakyat Papua (MRP) di seluruh Tanah Papua perlu mengambil peran dalam memfasilitasi dialog dan evaluasi bersama masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, perempuan, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.
Evaluasi tersebut harus menjawab beberapa persoalan mendasar:
1. Sejauh mana Otsus telah meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua?
2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus?
3. Apakah masyarakat adat telah memperoleh perlindungan yang memadai atas tanah dan sumber daya alamnya?
4. Apakah Orang Asli Papua memperoleh kesempatan yang adil dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan?
5. Apa saja kebijakan yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan Otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua?
Evaluasi tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintah dan elite politik. Masyarakat adat sebagai pemilik hak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kritik, dan harapannya.
## Jangan Biarkan Sejarah Theys Dilupakan
Dua puluh lima tahun telah berlalu sejak Theys Hiyo Eluay diculik dan dibunuh. Namun, ingatan terhadap peristiwa tersebut tetap hidup dalam sejarah masyarakat Papua.
Kematian Theys harus menjadi pengingat bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh diselesaikan melalui kekerasan. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan memperjuangkan aspirasi politiknya secara damai tanpa takut menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Keadilan bagi Theys juga menyangkut kejelasan nasib Aristoteles Masoka, sopir yang hilang dalam peristiwa tersebut, serta pengungkapan seluruh tanggung jawab yang masih belum terjawab.
Melawan lupa bukan berarti hanya mengingat nama dan tanggal kematian seorang tokoh. Melawan lupa berarti berani membuka kembali catatan sejarah, memeriksa kebijakan yang telah berjalan, dan mempertanyakan apakah janji-janji politik benar-benar telah memberikan keadilan bagi masyarakat.
Bagi saya, 21 November tidak cukup hanya dimaknai sebagai hari lahirnya Otonomi Khusus Papua. Tanggal tersebut harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi terhadap seluruh perjalanan kebijakan Otsus.
Sebab, pertanyaan mendasar yang harus dijawab hingga hari ini tetap sama:
Apakah Orang Asli Papua benar-benar telah menjadi tuan di atas tanah leluhurnya sendiri, atau justru semakin menghadapi ketimpangan dan keterpinggiran di negerinya sendiri?
Sejarah Theys Hiyo Eluay mengingatkan kita bahwa perdamaian, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat Papua harus menjadi dasar dalam membangun masa depan Tanah Papua.
Jangan biarkan sejarah dilupakan. Jangan biarkan pertanyaan keadilan berhenti tanpa jawaban.
*Oleh: Selpius Bobii*
*Eks Tapol Papua*
*Nabire, 10 November 2026*
