TIMIKA – Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Mimika (Somama-ti) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Sentra Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib pelaku usaha lokal, khususnya mama-mama Papua yang hingga kini dinilai belum mendapatkan perhatian dan fasilitas tempat berjualan yang layak dari pemerintah daerah.
Dalam orasinya, Koordinator aksi, Yoki S, menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada komunitas lokal Papua, terutama mama-mama Papua yang menggantungkan hidup dari hasil berjualan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan nyata dengan menyediakan pasar yang layak dan memberikan ruang usaha khusus bagi Orang Asli Papua.
“Selamatkan komunitas lokal Papua, selamatkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada mama-mama Papua dan menyediakan pasar yang layak bagi orang asli Papua,” tegas Yogi.
Ia juga mempertanyakan alasan mama-mama Papua masih harus berjualan di pinggir jalan. Padahal, menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mampu melihat persoalan tersebut dan menghadirkan solusi melalui penyediaan fasilitas pasar yang memadai.
Selain itu, perwakilan perempuan menyoroti tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan pembongkaran lapak-lapak milik mama-mama Papua. Ia mempertanyakan mengapa penertiban terhadap lapak pedagang lokal dilakukan, sementara keberadaan toko-toko minuman keras yang menurutnya berdampak buruk bagi generasi muda Papua juga perlu mendapat perhatian.
“Satpol PP, saya mau tanya, kenapa kalian bongkar lapak-lapak mama-mama Papua? Sementara toko-toko miras yang beredar dan mematikan generasi Papua, kenapa kalian tidak bongkar?” ujarnya dalam orasi.
Tidak hanya itu, Somama-ti juga mempertanyakan pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus), khususnya terkait alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi mama-mama Papua.
“Berapa banyak dari hasil dana Otsus yang pemerintah berikan kepada mama-mama Papua? Hari ini kami datang dan menuntut implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024. Pemerintah harus berpikir apakah sudah menyiapkan tempat yang layak untuk mama-mama berjualan,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta Bupati Mimika agar segera menyediakan tempat usaha yang layak bagi mama-mama Papua. Salah satu hal yang menjadi perhatian mereka adalah pemanfaatan Pasar SP2 sebagai tempat berjualan bagi pedagang lokal.
Perwakilan massa menyampaikan bahwa tuntutan penyediaan tempat berjualan yang layak sebenarnya telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini mereka menilai belum ada realisasi konkret sebagaimana yang diharapkan.
“Kami mewakili mama-mama Papua meminta kepada Bupati agar memberikan tempat jualan yang layak karena sudah sering disampaikan, tetapi tidak pernah direalisasikan. Menurut kami, ada dana Otsus buat kami. Berikan dana dan kesempatan kepada kami. Kenapa justru yang bukan Orang Asli Papua yang diberikan?” tegas perwakilan massa.
Somama-ti berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadikan Perda Nomor 4 Tahun 2024 sebagai aturan tertulis, tetapi juga memastikan implementasinya benar-benar menyentuh masyarakat lokal, terutama mama-mama Papua sebagai pelaku usaha mikro dan kecil.
Mereka menilai perlindungan dan pemberdayaan UMKM OAP harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari penyediaan lokasi berjualan yang layak, dukungan permodalan, hingga pemberian kesempatan yang adil bagi masyarakat asli Papua untuk mengembangkan usaha.
Usai menyampaikan aspirasi melalui orasi, massa aksi kemudian diajak berdialog bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dialog tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan langsung berbagai tuntutan dan persoalan yang dihadapi para pedagang lokal.
Aksi demonstrasi tersebut mendapat pengawalan dan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Melalui aksi ini, Somama-ti berharap Pemerintah Kabupaten Mimika segera merespons tuntutan mereka dan mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2024, sehingga mama-mama Papua dapat memperoleh tempat usaha yang layak serta kesempatan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. (IT)
