TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) upaya memperkuat koordinasi lintas sektor mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TB).
Pembentukan tim tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Hotel Grand Tembaga, Selasa, (13/10/2206).
Mewakili Pemkab Mimika, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, mengatakan, penanggulangan TB membutuhkan komitmen bersama, bukan sekadar pembentukan tim di atas kertas.
Menurutnya struktur organisasi dan pembagian tugas harus disertai mekanisme kerja yang jelas serta dukungan pembiayaan agar program benar-benar berjalan.
“Biasanya kita membentuk tim, tetapi kemudian hanya di atas kertas dan tidak pernah diterapkan. Karena itu, pembentukan tim ini harus diikuti dengan pelaksanaan yang nyata,” kata Ananias.
Ia berharap TP2TB menjadi wadah koordinasi efektif untuk mempercepat penanggulangan TB di Mimika melalui keputusan bupati. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat serta kesamaan persepsi terkait pembiayaan, penganggaran, dan pembagian tanggung jawab antar pihak.
“Data paling penting. Tanpa data yang jelas, pelaksanaan program bisa kacau. Pembagian tugas pokok dan fungsi juga harus terperinci. Mari bekerja dengan hati demi kesehatan masyarakat Mimika,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah mendorong agar perangkat daerah dan para pemangku kepentingan menyelaraskan program penanggulangan TB dengan perencanaan masing-masing instansi. Langkah ini diharapkan membuat intervensi lebih terarah dan menghindari tumpang tindih kegiatan.
Ia menilai penanggulangan TB menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, pencegahan penularan, investigasi kontak, hingga dukungan sosial bagi pasien dan perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal.
Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan program.
“Melalui TP2TB, kami berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, mulai dari penyusunan kebijakan, integrasi perencanaan dan pelaksanaan program, hingga pemantauan serta evaluasi,” pungkasnya.
Tahun 2026, Januari hingga Agustus TB positif 1.937 orang. Angka ini 16 persen dari seluruh orang yang diperiksa dahaknya. Sementara itu, skrining TB telah dilakukan terhadap 45.049 orang atau 22 persen dari target skrining.
Dalam pemaparannya, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Mimika, Kamaludin mengatakan perluasan cakupan skrining sangat penting untuk meningkatkan penemuan kasus dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan, selama ini upaya penanggulangan TBC di Mimika telah dilakukan mencakup skrining, penemuan kasus, pengobatan, hingga terapi pencegahan. Namun, pelaksanaannya masih didominasi sektor kesehatan.
Melalui pembentukan TP2TB, pemerintah daerah melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) nonkesehatan, badan usaha milik daerah (BUMD), serta unsur masyarakat.
TP2TB juga melibatkan unsur pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten hingga kampung dan kelurahan. Bupati Mimika akan bertindak sebagai ketua tim.
“Dengan lintas sektor ini, lebih banyak pihak bisa bergerak untuk penanggulangan TBC. Harapannya, pengetahuan masyarakat meningkat, skrining semakin luas, dan pasien juga mendapat dukungan sesuai kebutuhannya,” pungkasnya.
Menurutnya, tantangan saat ini adalah menemukan penderita TB aktif yang tidak menunjukkan gejala. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena penderita TB tanpa gejala dapat menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. (Cr2)
