NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra terus memperkuat sinergi dengan lembaga keagamaan dalam membangun basis data masyarakat yang akurat dan aktual. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui *sosialisasi pendataan jemaat/umat berbasis lembaga keagamaan.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi bersama para pimpinan lembaga keagamaan yang berdomisili di Kabupaten Nabire, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra, Lambertus Wakerkwa, S.Sos., sementara diskusi dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Edward S. Renmaur, S.STP., M.A.P., M.Han.
Pertemuan tersebut merupakan agenda kedua yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah setelah sebelumnya menggelar pertemuan bersama para pimpinan lembaga keagamaan di Timika pada 21 September 2026.
Melalui pendataan jemaat/umat berbasis lembaga keagamaan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah ingin membangun basis data yang dapat menggambarkan keberadaan dan kondisi umat secara lebih aktual. Pendataan ini akan melibatkan para pastor, pendeta, gembala, pandita, imam masjid serta pimpinan lembaga keagamaan lainnya.
Keterlibatan lembaga keagamaan menjadi penting karena para pemimpin agama memiliki hubungan langsung dan kedekatan dengan umat yang dilayani. Dengan demikian, data yang dihimpun diharapkan tidak hanya menggambarkan jumlah umat, tetapi juga memberikan gambaran mengenai persebaran dan kondisi masyarakat di wilayah pelayanan masing-masing.
Pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memahami kondisi masyarakat secara lebih utuh. Data yang terkumpul nantinya dapat dikembangkan sebagai basis informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Data Umat untuk Memperkuat Kehadiran Pemerintah
Pendekatan berbasis lembaga keagamaan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membangun pelayanan pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Melalui data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan tidak hanya mengetahui berapa banyak masyarakat yang dilayani, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai di mana mereka berada dan bagaimana kondisi mereka.
Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melihat kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, termasuk dalam menentukan prioritas pelayanan dan pembangunan di berbagai wilayah Papua Tengah.(MB)
