NABIRE — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah Tahun 2026 diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, pembagian tugas yang jelas serta penggunaan data penerima manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), MH.Kes., saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Sekretariat Bersama Provinsi dan Empat Kabupaten Program Bangkit Papua Tengah Tahun 2026 di Auditorium RRI Nabire, Selasa (22/9/2026).
Workshop yang berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026, tersebut digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dengan menghadirkan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) sebagai salah satu narasumber.
Dalam sambutannya, Meki Nawipa menegaskan Program Bangkit atau Program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan pemerintahan.
Program tersebut, kata dia, harus menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan benar-benar hadir di tengah keluarga dan masyarakat Papua Tengah.
“Program Bangkit harus menjadi kerja bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan satu tujuan, satu sasaran yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan serta pembagian peran yang tegas,” kata Meki dalam sambutannya yang dibacakan Sekda.
Ia meminta Sekretariat Bersama (Sekber) Program Bangkit, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, diperkuat sehingga tidak hanya berfungsi secara administratif atau aktif ketika ada kegiatan.
Menurutnya, struktur, tugas, penanggung jawab dan mekanisme koordinasi antara provinsi dan kabupaten harus jelas. Setiap anggota Sekber juga harus mengetahui tugas, data yang harus disiapkan, pihak yang harus diajak berkoordinasi dan waktu penyelesaian pekerjaan.
Meki juga meminta koordinasi antara Sekber provinsi dan kabupaten dilakukan secara aktif. Pemerintah provinsi tidak cukup hanya melihat kondisi melalui dashboard, tetapi perlu turun ke lapangan untuk melihat kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
“Sekber provinsi harus mampu turun ke lapangan, lihat kondisi real yang ada di lapangan. Kita harus mendengar kondisi dan persoalan yang dihadapi kabupaten,” ujarnya.
Tekankan Validasi Data
Selain koordinasi, Meki memberikan perhatian khusus terhadap akurasi data penerima manfaat. Ia meminta proses verifikasi dan validasi dilakukan secara serius agar program pemerintah tidak salah sasaran.
Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah dapat mengidentifikasi sekitar 1,06 juta penduduk secara by name by address. Namun, masih terdapat sekitar 300 ribu hingga 400 ribu penduduk yang membutuhkan pendataan agar tersedia data yang lebih valid.
“Kalau kita sudah punya data seperti begini, harusnya setiap dukungan, setiap bantuan, setiap program kegiatan itu sudah tepat. Kenapa? By name, by address,” katanya.
Meki meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, BP3AKB serta perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi data sehingga tidak terdapat perbedaan informasi mengenai satu keluarga pada masing-masing perangkat daerah.
Empat kabupaten yang menjadi sasaran Program Bangkit juga diminta menjadi proyek awal untuk melihat kekurangan dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan untuk pelaksanaan program pada cakupan delapan kabupaten pada tahun berikutnya.
Minta Hilangkan Ego Sektoral
Meki juga menegaskan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan Program Bangkit.
“Jangan melihat Program Bangkit sebagai program satu OPD. Bapak-Ibu, ini bukan programnya Bapak Eliezer Yogi. Ini program kita,” tegasnya.
Ia mengatakan masyarakat tidak berkepentingan mengetahui program tersebut berasal dari perangkat daerah mana. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran pemerintah, pelayanan yang sampai kepada mereka, bantuan yang tepat sasaran dan peningkatan kondisi kehidupan keluarga.
Karena itu, apabila persoalan masyarakat membutuhkan intervensi kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, pangan, ekonomi maupun pelayanan lainnya, perangkat daerah terkait diminta bekerja secara terpadu.
Meki juga meminta monitoring dan evaluasi tidak hanya mengukur pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran, tetapi melihat perubahan yang dirasakan masyarakat.
Workshop tersebut, menurutnya, juga harus menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab, data dan sasaran penerima manfaat, mekanisme koordinasi, jadwal kerja dan target penyelesaian serta mekanisme monitoring dan pelaporan.
Sementara itu, Meki menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Tengah dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten untuk memantau langsung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah provinsi, termasuk Program Bangkit Papua Tengah. (MB)
